Transformasi Digital Logistik Lewat NLE Dinilai Belum Sentuh Kesejahteraan Buruh Pelabuhan
Transformasi digital di sektor logistik nasional melalui program National Logistic Ecosystem (NLE) dinilai masih belum menyentuh kesejahteraan para tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan. Padahal, mereka merupakan ujung tombak dalam rantai pasok yang menopang aktivitas ekspor-impor dan distribusi barang di Indonesia.
“Ini para buruh yang berada di piramida ekonomi paling bawah di sektor logistik. Kami berharap negara hadir untuk memastikan kesejahteraan mereka benar-benar terjamin,” ujar Irham dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Oktober 2025.
Irham menjelaskan, kontribusi sektor pelabuhan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 7–8 persen per tahun, namun tidak berbanding lurus dengan taraf hidup para pekerjanya. Menurutnya, banyak buruh bongkar muat yang masih menerima take home pay di bawah upah minimum provinsi (UMP), bahkan sebagian belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Sarbumusi pun mendorong pemerintah agar menanggung sebagian iuran BPJS bagi pekerja berupah rendah, minimal 20 persen. Langkah itu dianggap penting untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial, terutama bagi buruh rentan seperti TKBM yang bekerja di bawah tekanan fisik dan risiko kecelakaan tinggi.
Dalam forum yang sama, Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Kementerian Ketenagakerjaan, Heru Widyanto, mengakui bahwa perlindungan sosial bagi buruh TKBM masih belum merata. Dari total sekitar 86 ribu pekerja bongkar muat, baru setengahnya yang terlindungi program BPJS.
Untuk menutup kesenjangan itu, Kemnaker akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan literasi dan edukasi bagi koperasi TKBM agar lebih patuh terhadap kewajiban jaminan sosial.
