Hati-hati! Isu Kecil Mudah Jadi Krisis Besar
Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) Isu Krisis untuk menguatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan pegiat komunikasi publik dalam mengelola interaksi dengan media secara cepat, tepat, dan terkoordinasi saat terjadi krisis yang kian kompleks di era digital.
Ketua Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah Kemkomdigi, Hastuti Wulanningrum, menyampaikan bahwa isu opini publik kini sangat cepat terbentuk di tengah era keterbukaan informasi dan perkembangan media digital, sehingga dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menangani sebuah isu.
“Sebuah isu kecil dapat dengan mudah menjadi krisis besar yang dapat mengancam reputasi dan kredibilitas pemerintah. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke masyarakat bersifat cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” jelas Hastuti, Kamis, 9 Oktober 2025.
Ia berharap rekan-rekan ASN dapat melatih kemampuan media handling mulai dari penyusunan narasi hingga simulasi menghadapi media serta membangun koordinasi lintas sektor.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap krisis bukan hanya dapat dikendalikan, namun juga menjadi peluang untuk memperkuat kepercayaan publik,” tuturnya.
Praktisi Komunikasi, Jojo S. Nugroho, membagikan tips dan trik serta penerapan komunikasi krisis. Ia mengingatkan bahwa krisis terjadi tidak hanya karena bencana tapi juga terjadi karena ketidaksiapan dalam memberikan informasi.
“Krisis komunikasi merupakan peristiwa, rumor, atau informasi, berasal dari internal atau eksternal, yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi dan dapat mengancam,” jelas Jojo.
Langkah yang perlu diambil ketika menghadapi krisis adalah mendengarkan untuk memahami atau listen to understand.
Sayangnya, seringkali terjadi adalah listen to reply yang cenderung membuat reputasi rusak dan hilangnya kepercayaan publik.
“Ada empat hal yang penting dalam membuat pernyataan ketika mengalami krisis komunikasi yakni permintaan maaf, penjelasan kronologis dan dampak, langkah tanggung jawab, serta tunjukkan komitmen untuk mengembalikan kepercayaan publik,” ungkapnya.
Bali, misalnya, juga dihadapkan pada berbagai isu dan krisis. Salah satunya, krisis banjir pada September 2025.
Situasi tersebut mendapat sorotan luas, sementara dampak krisis kian bertambah dengan munculnya rumor dan informasi tidak terverifikasi.
Kondisi ini menunjukkan betapa krusialnya peran komunikasi krisis, khususnya kemampuan media handling yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Menanggapi hal itu, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Diskominfotik Provinsi Bali, I Gusti Ayu Sukmawati, menyebut bahwa strategi komunikasi krisis yang dilakukannya adalah menerapkan posko informasi.
Belajar dari krisis banjir yang lalu, posko informasi sangat berperan penting untuk penyebaran pesan ke masyarakat.
Di tengah kondisi krisis, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang tepat, supaya merasa aman dan tenang.
“Posko informasi sangat diperlukan, dan dibutuhkan kolaborasi dengan penyedia data dan juga mitra-mitra media. Informasi boleh dari mana saja, tetapi keluarnya harus dari satu pintu. Ini untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekurang tepatan data yang disampaikan,” imbuh Gusti.
Ia juga mengingatkan bahwa krisis bukan sekadar kejadian fisik. Selain krisis lapangan yang menyangkut keselamatan dan layanan publik, ada krisis informasi yang menyangkut persepsi terhadap pemerintah.
“Bencana dapat ditanggulangi dengan cepat, tetapi jika komunikasi kita lambat maka akan menjadi bencana berikutnya,” tegasnya.
