Golkar Nilai Program MBG Tak Perlu Dihentikan, tapi Benahi Pengelolaannya
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak perlu dihentikan. Ia mengatakan bahwa pemerintah harus membenahi pelaksanaan program tersebut.
Hal itu disampaikan Idrus dalam merespons kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah usai mengkonsumsi MBG. Hal itu memicu desakan agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dihentikan.
Idrus menegaskan bahwa sebuah program harus dilihat dari berbagai perspektif, di antaranya, yaitu aspek filosofis, konstitusional, serta konsep dan target.
Bupati Bandung Barat, Ritchie Ismail meninjau korban keracunan MBG
"Dari aspek filosofis, konstitusional, program dan target-target yang ingin dicapai, ini enggak ada masalah. Tetapi yang ada masalah adalah ada pada tataran pelaksanaan,” kata Idrus dalam keterangannya, Jumat, 26 September 2025.
Ia menekankan bahwa jika terjadi keracunan, maka yang harus dikaji adalah bagaimana pengelolaan dan pengawasannya, bukan langsung menghentikan program.
Idrus menyebut bahwa aspek keamanan pangan dan manfaat gizi bagi penerima harus diperhitungkan dalam pengelolaan MBG.
“Pengelolaan programnya itulah yang perlu kita kaji dan perbaiki kalau misalkan ada keracunan, kenapa terjadi begitu pengelolaannya, salah satu di antaranya pengawasan dan penyediaan gizi itu,” kata Idrus.
Ia juga menyerukan agar pihak-pihak yang ingin bermain-main segera diberi tindakan tegas agar tidak merusak legitimasi program.
Menurutnya, persoalan MBG bukan persoalan substansi program, namun lebih pada substansi tata laksananya.
Idrus menjelaskan ada tiga rangkaian tata laksana, yang mutlak menjadi perhatian serius pengelola. Sebab, masing-masing memberi kontribusi 100 persen dalam menentukan sehat tidaknya makanan.
Pertama, kata dia, perhatikan bahan baku yang ada di program MBG itu. Menurutnya, bahan baku menjadi sangat penting dalam proses pembuatan makanan.
"Kedua pada proses. Bagaimana pengelolaannya, sehat atau tidaknya sebuah makanan, 100 persen terletak pada bagaimana makanan itu di proses, dikelola. Jangan karena ini bersifat massal, lalu dikelola secara ugal-ugalan. Asal mateng saja, asal mencapai target. Jangan, karena setitik saja kemasukan nila saat memproses, rusak dan tak berarti lagi semua gizi pada makanan itu," kata Idrus.
UMKM binaan BRI jadi pemasok program MBG
Kemudian, sistem pengiriman ke sekolah juga dinilai harus diperhatikan. Sebab, lanjut Idrus, proses pengemasan hingga pengiriman yang tidak mengedepankan aspek kesehatan, bisa menimbulkan masalah.
"Tiga proses ini, masing-masing menyandang potensi 100 persen dalam memberi jaminan bergizi dan berkualitas. Kecolongan atau bocor, pada salah satu fase, bisa berakibat keracunan fatal. Maka dalam proses MBG, kita jangan pernah toleran pada nila yang setitik," jelasnya.