Update 393 Siswa Korban Keracunan MBG di Bandung Barat, Jabar Kasus Terbanyak Nasional

Jumlah korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Hingga Selasa (23/9/2025) sore, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandung Barat mencatat ada 393 siswa yang terdampak.

“Data terbaru yang masuk hingga 16.30 WIB tadi, ada 393 siswa yang tercatat sebagai korban keracunan,” ujar Plt Kepala Dinkes Bandung Barat, Lia N Sukandar.

Sebagian Besar Sudah Pulang, 39 Masih Dirawat

Lia menjelaskan, sebagian besar siswa korban keracunan kini sudah diperbolehkan pulang dengan status rawat jalan. Dari total korban, sebanyak 39 orang masih menjalani rawat inap.

“Memang masih ada yang rawat inap, tapi mayoritas sudah rawat jalan,” kata Lia.

Para siswa tersebut ditangani di beberapa fasilitas kesehatan, yaitu Posko Puskesmas Cipongkor, RSUD Cililin, Posko Kecamatan Cipongkor, RSIA Anugrah, serta Klinik Permata Hati.

Posko Puskesmas Cipongkor: 93 siswa, seluruhnya sudah pulang.

RSUD Cililin: 32 siswa, 18 di antaranya masih dirawat.

Posko Kecamatan Cipongkor: 240 siswa, 238 sudah pulang, 2 masih dirawat.

RSIA Anugrah: 22 siswa, 13 masih dirawat.

Klinik Permata Hati: 6 siswa, semuanya masih menjalani perawatan.

“Memang di paling banyak rawat inap itu ada di RSUD Cililin, masih 18 orang, dan 14 lainnya sudah pulang,” tambah Lia.

Gejala Keracunan yang Dialami Siswa

Dinkes juga merinci gejala yang dialami para siswa. Mereka mengeluhkan mual (270 orang), muntah (91), pusing (246), diare (36), sakit kepala (45), lemas (78), sesak (100), demam (52), dan sakit perut (107).

“Petugas masih standby untuk melakukan penanganan yang diperlukan,” tegas Lia.

Jawa Barat Jadi Daerah dengan Kasus Keracunan MBG Terbanyak

Dari total sekitar 5.000 kasus keracunan MBG di Indonesia, Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka tertinggi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pemerintah provinsi segera turun tangan untuk menangani para korban sekaligus melakukan evaluasi.

“Ini kan otoritasnya ada di BGN, tapi karena lokusnya di Jawa Barat, tentu kami kan punya tanggung jawab. Kami sudah tugaskan kepala dinas untuk cek lapangan bersama dinas kesehatan untuk mendalam,” kata Herman saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Selasa (23/9/2025).

Evaluasi dan Investigasi Menyeluruh

Herman meminta investigasi kasus dilakukan secara berbasis data untuk mengetahui penyebab pasti, baik karena kelalaian maupun faktor lain. Ia menegaskan pengawasan dapur Satuan Pemberi Pangan Gizi (SPPG) sepenuhnya berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kita hanya monitor secara umum saja, ya, karena A sampai Z-nya akan dihandle oleh BGN. Tapi karena lokasi di Jawa Barat, dan kita harus menyukseskan program MBG, kami juga memerlukan monitor,” jelasnya.

“Tapi tidak detail sampai cek SPPG-nya, prosesnya seperti apa, ya, karena domainnya itu domain BGN. Tapi kalau monitor secara umum, ya itu mah kewajiban,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Herman menuturkan Pemprov Jabar sebelumnya telah membentuk Satgas untuk mempercepat pembangunan SPPG di 27 kabupaten/kota. Kini, perhatian juga diarahkan pada pelaksanaan program yang sudah berjalan.

“Memang fokus dari Satgas kemarin kan untuk akselerasi pembangunan SPPG-nya di 27 kabupaten dan kota. Ternyata kita juga harus memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan bagi yang sudah ada,” tutup Herman.

Sebagian tayang di TribunJabar.id dengan judul Update Keracunan MBG Bandung Barat: Hingga Malam Ini Sudah 393 Siswa yang jadi Korban

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.