Cak Imin Sebut Belum Ada Rencana MBG Disetop Meski Banyak Siswa Keracunan
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dijalankan sampai hari ini.
Pemerintah juga kata dia belum ada rencana untuk menghentikan program MBG di tengah maraknya siswa yang mengalami keracunan usai menyantap menu MBG tersebut.
"Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar," ungkap Cak Imin kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, dikutip Kamis, 25 September 2025.
Di samping itu, Cak Imin mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus melakukan evaluasi terhadap penyaluran program MBG yang sudah berjalan selama ini.
"Tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan," ungkap dia.
Dia meminta BGN untuk segera menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi terkait program MBG, termasuk mengenai peristiwa keracunan massal.
"Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu," tandas Cak Imin.
Sebelumnya diberitakan, Kabupaten Bandung Barat darurat kasus keracunan massal siswa/pelajar di semua tingkatan mulai dari SD, SMP dan SMA/SMK diduga usai menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan di sekolah mereka pada awal pekan ini.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, jumlah korban keracunan hingga Rabu malam, 24 September 2025, sebanyak 911 siswa mengalami gejala keracunan MBG.
Jumlah tersebut akumulasi dari dua kejadian, yakni pada Senin22 September 2025, yang menimpa 411 orang, dan peristiwa terbaru pada Rabu, 23 September 2025 dengan 500 anak.
Untuk kasus terbaru, terbanyak terjadi di Kecamatan Cipongkor dengan 400 siswa dan 100 lainnya di Desa Citalem.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memastikan 500 pelajar yang mengalami keracunan massal setelah makan menu MBG di Kabupaten Bandung Barat, tertangani dengan baik.
"Kami harus antisipasi risiko paling buruk yang tidak bisa ditangani di lokasi dan harus dirawat," kata Herman dikutip Kamis, 25 September 2025.
