Jawa Barat Episentrum Keracunan MBG, Ribuan Siswa Jadi Korban dari Garut hingga Bandung Barat
Dari 5.000 kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG), Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus keracunan terbanyak di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Menurut Qodari, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tercatat lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan akibat MBG.
“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” jelasnya.
Qodari menambahkan bahwa puncak kejadian terjadi pada Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Jawa Barat.
Ia menyebut ada empat faktor penyebab keracunan, yaitu higienitas makanan, suhu penyajian dan pengolahan pangan yang tidak sesuai, kontaminasi silang dari petugas, serta indikasi alergi pada penerima manfaat.
Bagaimana Respons Pemerintah Jawa Barat?
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa Pemprov Jabar langsung bergerak untuk menangani korban sekaligus melakukan evaluasi.
“Ini kan otoritasnya ada di BGN, tapi karena lokusnya di Jawa Barat, tentu kami punya tanggung jawab. Kami sudah tugaskan kepala dinas untuk cek lapangan bersama dinas kesehatan untuk mendalam,” katanya di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025).
Herman menegaskan, investigasi harus berbasis data agar solusi yang ditempuh tepat. Ia juga menjelaskan bahwa pengawasan dapur Satuan Pemberi Pangan Gizi (SPPG) merupakan kewenangan BGN, sementara Pemprov hanya melakukan monitoring secara umum.
“A sampai Z-nya akan di-handle oleh BGN. Tapi karena lokasi di Jawa Barat, kami juga memerlukan monitor,” tambahnya.
Apakah Program MBG Akan Dievaluasi Total?
Herman mengingatkan, evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar kasus serupa tidak terulang.
Pemprov Jabar juga sudah membentuk Satgas untuk mempercepat pembangunan SPPG di 27 kabupaten dan kota. Namun, kini perhatian diarahkan pula pada pelaksanaan program yang sudah berjalan.
“Fokus Satgas kemarin untuk akselerasi pembangunan SPPG. Ternyata kita juga harus memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan,” ujarnya.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak agar program MBG direm atau dihentikan sementara. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut jumlah korban sudah mencapai 6.452 siswa berdasarkan pemantauan lapangan hingga Minggu (14/9/2025).
“Kalau tidak direm, Presiden, please, jangan main-main dengan nyawa. Mohon utamakan keselamatan anak,” tegasnya.
Ubaid menambahkan, kemungkinan jumlah korban sebenarnya lebih besar karena ada kasus yang tidak dilaporkan akibat intimidasi kepada sekolah maupun orang tua.
“Yang ketahuan saja 6.452. Yang unreported bisa ribuan lagi,” katanya.
Apa Saja Kesalahan Sistemik dalam Program MBG?
JPPI mengungkapkan lima kesalahan utama dalam pelaksanaan MBG:
- Program kejar target, lebih menekankan jumlah dapur dan penerima ketimbang kualitas.
- Lokasi dapur tidak sesuai prioritas, lebih banyak di kota dibanding wilayah dengan stunting tinggi.
- Minim pelibatan pemangku kepentingan seperti Dinas Kesehatan, sekolah, dan orang tua.
- Pengawasan lemah, tanpa mekanisme quality control yang jelas.
- Program rawan korupsi, ditandai praktik intimidasi agar korban tidak menuntut.
“Ketika sistem yang dibikin BGN itu tidak akuntabel, tidak transparan, tidak kredibel, maka sangat bahaya. Orang bilang, bahaya ini MBG,” ujar Ubaid.
Qodari menekankan pentingnya sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk setiap dapur SPPG sebagai mitigasi. Dengan sertifikasi itu, standar kebersihan dan keamanan pangan bisa lebih terjamin.
Sebagian artikel ini telah tayang di as.com dengan judul "Keracunan MBG Menggila di Jabar, Bahkan Jadi yang Terbanyak".
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
