352 Siswa di Bandung Barat Keracunan MBG, Pemkab akan Tetapkan KLB
Kasus keracunan massal akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, terus berkembang.
Hingga kini, tercatat 352 siswa dari tingkat PAUD hingga SMK mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan yang diproduksi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Cipari, Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor.
Menanggapi kejadian tersebut, operasional dapur MBG di Cipongkor langsung dihentikan sementara.
"Saya sudah minta untuk setop sementara, karena harus ada perbaikan dulu ya di SPPG tersebut," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat meninjau lokasi, Selasa (23/9/2025).
Menurut Dadan, fasilitas dapur sebenarnya sudah memenuhi standar. Namun, ada dugaan keteledoran yang berujung pada keracunan massal.
"Untuk yang mengalami, mudah-mudahan ini semuanya aman ya. Kemudian saya sudah meninjau SPPG-nya, kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran," ujarnya.
Jumlah Korban Terus Bertambah
Keracunan massal ini awalnya menimpa 301 siswa, namun jumlah korban meningkat hingga 352 orang pada Senin (22/9/2025) malam. Para siswa mengalami gejala yang mirip, seperti pusing, mual, muntah, hingga sesak napas.
Kapolsek Sindangkerta, Iptu Sholehuddin, menyebut korban terus berdatangan ke posko utama di kantor kecamatan.
“Perkembangan sementara jumlah korban keracunan sampai dengan pukul 23.56 WIB sebanyak 301 orang yang terdiri dari berbagai siswa sekolah mulai tingkat SD, MTs, SMP, dan SMK,” jelas Sholehuddin.
Para korban tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan:
- 116 siswa dirawat di Puskesmas Cipongkor
- 13 orang di Bidan Desa Sirnagalih
- 27 orang di RSUD Cililin
- 127 orang di Posko Kecamatan Cipongkor
- 18 orang di RSIA Anugrah
Siswa dari Berbagai Sekolah Jadi Korban
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan KBB, Lia N Sukandar, memastikan korban berasal dari berbagai sekolah, di antaranya SMK Pembangunan Bandung Barat (PBB), MTs Darul Fiqri, dan SD Negeri Sirnagalih.
Menurut Lia, penanganan darurat sudah dilakukan dengan memaksimalkan fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
“Saat ini Dinkes sudah menyulap fasilitas kesehatan pemerintah juga swasta untuk menampung korban-korban yang diduga keracunan makanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan oksigen menjadi prioritas karena banyak siswa mengalami sesak napas.
“Saat ini paling dibutuhkan, oksigen. Kami Dinkes meng-handle kebutuhan oksigen dari RSUD Cililin. Tapi mudah-mudahan ada tambahan lagi, insya Allah kami koordinasi dengan RSUD Cikalong Wetan,” kata Lia.
Pemkab Bandung Barat pun berencana menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah seluruh data korban dan hasil uji laboratorium rampung.
Kritik dari Forum Orangtua Siswa
Kasus ini memicu desakan dari Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Jawa Barat. Mereka meminta agar bantuan Program MBG tidak lagi berupa makanan jadi, melainkan uang tunai agar orangtua bisa menyiapkan makanan sesuai kebutuhan anak.
Ketua Fortusis Jabar, Dwi Subawanto, menyebut program MBG sejatinya baik, tetapi pelaksanaannya di lapangan justru rawan masalah.
“Program MBG pada prinsipnya bagus untuk diterapkan di negara yang kemiskinannya tinggi. Namun, harus benar tim ahli gizi yang memasaknya, semisal sewaktu uji coba yang dilakukan oleh TNI saat itu dan berhasil,” ujar Dwi, dikutip dari Tribun Jabar.
Dwi juga menilai program ini lebih terasa bermuatan proyek ketimbang fokus pada pemenuhan gizi siswa. Ia mencontohkan soal spesifikasi makanan yang tidak sesuai dengan kebiasaan konsumsi masyarakat setempat.
“Setiap daerah tentu berbeda-beda, jangan disamaratakan. Misal biasanya di daerah itu memakai beras apa, sehingga saat dimasak pagi hari sampai siangnya itu nasinya tak berubah rasa atau basi. Jadi, jika ada gagasan diganti saja dengan uang itu lebih bagus, kami mendukung,” ucapnya.
Lebih jauh, Dwi menegaskan bahwa orangtua lebih memahami kebutuhan anak masing-masing.
“Intinya, kami lebih senang orangtua diberikan uangnya. Artinya, yang masak itu orangtuanya sendiri. Sebab, orangtua tahu selera lidah anaknya. Orangtua bisa masak pagi hari, dan si anak pukul 07.00 WIB sudah di sekolah, tapi orangtua belum selesai masak, maka nanti makanan itu bisa diantarkan sewaktu jam istirahat,” katanya.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
