Farhan soal Gaji DPRD Bandung: Layak karena Beban Kerja Dewan Memang Berat Urus Ribuan Pemilih

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menanggapi sorotan publik mengenai gaji dan tunjangan anggota DPRD Kota Bandung yang mencapai puluhan juta rupiah. Menurutnya, jumlah tersebut sesuai regulasi dan mencerminkan beban kerja anggota dewan.

"Tunjangan DPRD yang pasti itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (15/9/2025).

Farhan menjelaskan, besaran gaji dan tunjangan anggota dewan ditentukan berdasarkan kemampuan belanja daerah serta beratnya tanggung jawab mereka.

Ia mencontohkan, setiap anggota DPRD setidaknya harus mengurus kepentingan 3.000 pemilih.

"Memenuhi beban kerja dari anggota DPRD yang memang berat. Bayangkan saja, seorang anggota DPRD itu minimal bisa dapat 3.000 suara. Maka dia satu orang harus ngurus 3.000 pemilih," ucapnya.

Apa alasan pemerintah tetap memberikan tunjangan besar?

Sebagai mantan anggota DPR RI, Farhan menilai tunjangan merupakan hak normatif yang mendukung kinerja dewan dalam melayani konstituen.

"Hak normatif itu, memastikan bahwa apa yang didapatkan itu betul-betul menjadi bagian dari upaya memenuhi kewajiban mereka kepada para konstituennya," ujarnya.

Namun, ia juga menekankan bahwa pemerintah tetap mendengar aspirasi publik yang meminta adanya peninjauan ulang.

"Itu lagi direviu semuanya, lagi direviu," tambah Farhan.

Mengapa Tunjangan Perumahan Jadi Sorotan?

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, menegaskan bahwa dirinya bersama seluruh anggota DPRD Kota Bandung tidak keberatan jika gaji maupun tunjangan yang diterima dievaluasi.

Edwin mengakui tunjangan perumahan DPRD Kota Bandung menjadi salah satu isu yang paling disorot publik. Pasalnya, nilainya mencapai lebih dari Rp 50 juta per bulan. Ia menambahkan bahwa tunjangan lain pun terbuka untuk dievaluasi apabila dianggap masih terlalu besar.

"Saya lebih berharap sebetulnya optimalisasi anggota dewan itu yang disorot. Apakah mereka memang benar-benar bisa memperjuangkan aspirasi warga masyarakat khususnya yang ada di Dapil atau enggak," ucap Edwin.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa sejumlah tunjangan sudah dipangkas, termasuk perjalanan dinas ke luar negeri dan luar daerah. Kebijakan itu dilakukan sesuai instruksi presiden terkait efisiensi anggaran.

"Untuk luar negeri sudah tidak ada. Untuk luar daerah juga sudah sangat kami batasi dan kami atur. Sehingga kalau pun ada pelaksanaan itu memang disesuaikan dengan kebutuhan," jelasnya.

Berapa Sebenarnya Gaji Bersih Anggota DPRD Bandung?

Edwin membenarkan bahwa secara aturan, anggota DPRD Kota Bandung bisa memperoleh gaji dan tunjangan hingga Rp 90 juta per bulan.

Ketentuan itu diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 yang kemudian diturunkan melalui Perda Nomor 6 Tahun 2017 dan Perwal Nomor 22 Tahun 2024.

Namun, ia menegaskan bahwa jumlah yang benar-benar diterima jauh lebih kecil.

"Kami rata-rata itu menerima take home pay-nya. Itu sekitar Rp 40 jutaan dari Rp 90 jutaan. Lalu kemudian juga sebagaimana lazimnya kami juga harus mengeluarkan untuk iuran partai atau iuran fraksi," ujarnya.

Menurut Edwin, sebagian besar penghasilan anggota dewan pada akhirnya digunakan untuk membantu masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

"Kebanyakan dari apa yang kami dapatkan ini, take home pay yang Rp 40 jutaan, itu kembali juga kepada warga. Setiap bulan, setiap harinya, kami menerima sekali banyak permohonan bantuan dari warga masyarakat," tuturnya.

Ia juga menyinggung dana reses yang diterima anggota DPRD sebesar Rp 12 juta setiap kali, yang diberikan tiga kali setahun. Menurutnya, jumlah tersebut tidak cukup untuk membiayai kebutuhan reses.

"Dalam kegiatan reses itu sebetulnya tidak ada item untuk uang transportasi masyarakat. Kebanyakan anggota dewan termasuk saya, kita menyiapkan uang transportasi dari saku sendiri. Karena kalau enggak ada uang transportasi, biasanya sulit untuk mengundang masyarakat itu hadir," jelas Edwin.

"Ini bukan beban, kami bersyukur, Alhamdulillah, kita masih bisa membantu warga masyarakat. Kalau nanti akan ada evaluasi dan sebagainya, mangga. Itu tentu di luar kewenangan kita, kita serahkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan evaluasi itu," ujar Edwin.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Farhan Sebut Gaji Rp 90 Juta Anggota DPRD Bandung Sesuai Beban Kerja".

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.