Gaji DPRD Bandung Rp90 Juta, Farhan: Beban Kerja Dewan Memang Berat Urus Ribuan Pemilih

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menanggapi sorotan publik mengenai gaji dan tunjangan anggota DPRD Kota Bandung yang disebut bisa mencapai Rp90 juta per bulan. Menurutnya, jumlah tersebut sesuai regulasi dan mencerminkan beban kerja anggota dewan.

"Tunjangan DPRD yang pasti itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (15/9/2025).

Farhan menjelaskan, besaran gaji dan tunjangan anggota dewan ditentukan berdasarkan kemampuan belanja daerah serta beratnya tanggung jawab mereka.

Ia mencontohkan, setiap anggota DPRD setidaknya harus mengurus kepentingan 3.000 pemilih.

"Memenuhi beban kerja dari anggota DPRD yang memang berat. Bayangkan saja, seorang anggota DPRD itu minimal bisa dapat 3.000 suara. Maka dia satu orang harus ngurus 3.000 pemilih," ucapnya.

Apa alasan pemerintah tetap memberikan tunjangan besar?

Sebagai mantan anggota DPR RI, Farhan menilai tunjangan merupakan hak normatif yang mendukung kinerja dewan dalam melayani konstituen.

"Hak normatif itu, memastikan bahwa apa yang didapatkan itu betul-betul menjadi bagian dari upaya memenuhi kewajiban mereka kepada para konstituennya," ujarnya.

Namun, ia juga menekankan bahwa pemerintah tetap mendengar aspirasi publik yang meminta adanya peninjauan ulang.

"Itu lagi direviu semuanya, lagi direviu," tambah Farhan.

Bagaimana dengan tunjangan DPRD Jawa Barat yang mencapai Rp71 juta?

Sorotan publik tidak hanya tertuju pada DPRD Kota Bandung, melainkan juga DPRD Jawa Barat. Besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Jabar mencapai Rp62 juta per bulan untuk anggota, Rp65 juta untuk wakil ketua, dan Rp71 juta untuk ketua DPRD.

Tunjangan tersebut diatur dalam Pergub Jabar Nomor 54 Tahun 2021 yang ditandatangani Ridwan Kamil. Warga menilai jumlah itu terlalu besar.

"Sangat tidak setuju. Jumlahnya terlalu fantastis, sangat besar banget. Tidak tepat saat kondisi ekonomi rakyat yang lagi sulit," ujar Ahsan (35), warga Buah Batu.

Senada, Restu (19), warga Kiaracondong, mengatakan tunjangan tidak sebanding dengan kinerja dewan.

"Harusnya tidak terlalu mewah, tapi bisa menunjang kinerja itu sudah cukup," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, membantah anggapan bahwa tunjangan perumahan bisa langsung dipakai membeli rumah.

Menurutnya, banyak anggota DPRD justru harus berutang untuk menutupi biaya tempat tinggal di Bandung.

"Jujur, yang kami terima juga tentunya tidak serta-merta cukup untuk membeli rumah," kata Iswara.

Ia menyebut hampir seluruh anggota DPRD Jabar memiliki pinjaman di Bank Jabar Banten (BJB).

"Cicilannya sekitar Rp44 juta setiap bulan untuk membayar apartemen yang kami sewa atau rumah yang kami kontrak di Bandung," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Iswara juga mengungkapkan total penghasilan anggota DPRD Jabar sebenarnya mencapai Rp92,6 juta per bulan. Namun, potongan besar membuat nominal bersih jauh lebih kecil.

"Saya sendiri hanya mendapatkan 15 juta per bulan. Mau saya tunjukin?" katanya.

Potongan tersebut termasuk cicilan pinjaman di BJB, kebutuhan fraksi dan partai, arisan, serta asuransi.

Menanggapi sorotan publik, MQ Iswara menegaskan DPRD Jabar siap dievaluasi terkait tunjangan perumahan.

"Setelah tadi kami membahas dengan para pimpinan DPRD, kami bersepakat, kami siap tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi," katanya.

"Untuk dievaluasi dan tentunya karena tunjangan perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Provinsi Jawa Barat, evaluasinya nanti oleh kementerian, kami siap untuk itu," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Farhan Sebut Gaji Rp 90 Juta Anggota DPRD Bandung Sesuai Beban Kerja".

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.