Tolak Tambah Kuota Impor SPBU Swasta, Menteri Bahlil Berpatokan Pasal 33 UUD 1945

Tolak Tambah Kuota Impor SPBU Swasta, Menteri Bahlil Berpatokan Pasal 33 UUD 1945

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menolak memberikan tambahan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) bagi pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell dan BP-AKR yang kini mengalami kehabisan stok.

Apalagi, Bahlil beralasan telah memberikan jumlah kuota impor yang lebih besar kepada SPBU Swasta tahun ini dibandingkan 2024 silam.

"Begini, impor untuk 2025 kan kuotanya itu 110 persen dibandingkan 2024. Sangatlah tidak benar kalau kita tidak berikan kuota impor. Tetapi, untuk selebihnya silakan kolaborasi B to B sama Pertamina," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9).

Bahlil menambahkan penolakan untuk memberikan tambahan kuota impor BBM itu bukan persoalan persaingan usaha antara Pertamina dengan SPBU Swasta.

Namun, Menteri ESDM menjelaskan penolakan untuk membuka tambahan kuota impor BBM bagi SPBU swasta sebagai pelaksanaan terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Ini soal Pasal 33, hajat hidup orang banyak itu alangkah lebih bagusnya dikuasai negara, tetapi bukan berarti totalitas dikuasai negara. Sudah fair kok menurut saya sudah dikasih 110 persen," tandas Ketua Umum Golkar itu.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM telah memanggil Pertamina, Shell, British Petroleum (BP), dan Vivo untuk rapat membahas impor bahan bakar minyak (BBM), merespons kelangkaan bensin di sejumlah SPBU swasta.

Pertemuan itu merupakan kali pertamanya Kementerian ESDM menggelar rapat bersama seluruh SPBU swasta dan Pertamina untuk membahas impor BBM.

Dalam pertemuan itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebutkan arahan ihwal impor BBM untuk 2025 sudah jelas.

Yakni, tidak ada impor tambahan untuk pengelola SPBU swasta dan meminta para pengelola SPBU swasta untuk memenuhi kebutuhan BBM mereka dengan melakukan sinkronisasi dengan Pertamina. "Kalau untuk yang sekarang (2025), tolong kita jalankan dulu,” tandas Laode, dikutip Antara. (*)

Post Related