RI Bisa Setop Impor Solar di 2026, Bahlil Beberkan Syaratnya
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menargetkan agar pada tahun 2026 Indonesia bisa meraih swasembada BBM jenis solar, sehingga tidak perlu lagi melakukan impor di tahun depan.
Namun, Bahlil menekankan bahwa kepastian penghentian impor solar itu sangat bergantung pada kapan mulai beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
Sebab apabila RDMP Balikpapan sudah bisa beroperasi secara penuh, maka Bahlil meyakini bahwa Indonesia akan mengalami surplus produksi solar yang cukup signifikan.
"Kalau RDMP kita sudah jadi, kita akan surplus kurang lebih sekitar 3-4 juta Kiloliter (KL). Jadi agenda kami di 2026 itu tidak ada impor solar lagi," kata Bahlil dalam keterangannya, Selasa, 30 Desember 2025.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
Karenanya, Bahlil menegaskan bahwa realisasi penghentian impor solar di tahun 2026 itu masih harus menunggu kesiapan aspek infrastruktur, serta penyesuaian jadwal operasional kilang yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero). Dia memastikan, Kementerian ESDM juga akan terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak Pertamina, guna memastikan kesiapan teknis di lapangan.
Bahlil menambahkan, apabila operasional secara penuh kilang baru itu bisa dimulai pada Maret 2026, maka masih ada kemungkinan dilakukan impor dalam jumlah kecil pada awal tahun untuk menjaga ketahanan stok nasional.
"Tergantung dari Pertamina ya. Kalau katakanlah bulan Maret baru bisa (beroperasi penuh), berarti Januari dan Februari mungkin masih ada sedikit (impor) yang kita eksekusi. Tapi itu perlu saya exercise. Kalau memang Januari-Februari tidak perlu impor, ya tidak usah," ujar Bahlil.
Selain fokus pada pemenuhan kuantitas dan penghentian impor, Bahlil mengatakan bahwa saat ini Kementerian ESDM juga tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk meningkatkan kualitas Solar di Indonesia. Karena, produk solar yang saat ini beredar telah memiliki angka setana (Cetane Number) 51, namun pemerintah berambisi membawa meningkatkannya agar setara dengan standar Euro 5.
Bahlil mengakui, tantangan utama dalam peningkatan kualitas ini adalah kesiapan infrastruktur kilang yang ada saat ini. Namun, Dia memastikan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan pemutakhiran teknologi kilang, agar standar lingkungan yang lebih baik dapat tercapai.
"Upaya kita akan ke sana (Euro 5). Memang sekarang infrastruktur kilang kita belum sepenuhnya memadai untuk itu, tapi upayanya akan kesana (Euro 5), terus kita lakukan yang terbaik ya," ujarnya.