Dapat Lampu Hijau dari Iran, Kapal Tanker Malaysia Diizinkan Lewati Selat Hormuz
Iran dilaporkan akan mengizinkan kapal-kapal Malaysia melintasi Selat Hormuz. Kabar baik ini diumumkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim setelah serangkaian pembicaraan tingkat tinggi dengan pihak terkait.
Anwar menyebut, keputusan tersebut sebagai perkembangan penting bagi keamanan energi Malaysia, meski ia menegaskan bahwa situasi global masih belum stabil dan perlu diantisipasi dengan kebijakan jangka panjang.
“Ini akan meringankan gangguan pada pasokan energi Malaysia,” ujar Anwar dalam pidato di televisi, sebagaimana dikutip dari New York Times, Jumat, 27 Maret 2026.
Namun, hingga kini belum jelas berapa banyak kapal Malaysia yang diizinkan melintas. Kementerian Luar Negeri Malaysia juga belum memberikan komentar resmi terkait detail kesepakatan tersebut. Sementara itu, pemerintah Iran juga belum mengonfirmasi perjanjian ini secara terbuka.
Sebelumnya, Iran menyatakan bahwa kapal yang tidak memiliki hubungan dengan Israel atau Amerika Serikat akan diizinkan melewati Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia dalam kondisi normal.
Sebagaimana diketahui, Selat Hormuz menjadi salah satu titik paling penting dalam rantai pasok energi global. Gangguan sekecil apa pun di kawasan tersebut biasanya langsung berdampak pada harga minyak dunia dan stabilitas ekonomi negara-negara pengimpor energi, termasuk di Asia.
Meski Malaysia merupakan negara produsen minyak, negara tersebut tetap bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hampir setengah pasokan energi Malaysia bergantung pada jalur pelayaran di Selat Hormuz, sehingga setiap gangguan di kawasan itu memiliki dampak langsung terhadap ekonomi nasional.
Di tengah membaiknya akses pelayaran, pemerintah Malaysia tetap mengambil langkah antisipatif. Anwar menyatakan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan penghematan energi sebagai respons terhadap ketidakpastian yang masih berlangsung akibat konflik Iran dan Amerika Serikat.
Ia mengatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah secara bertahap di sektor publik, bahkan mendorong sektor swasta untuk melakukan langkah serupa.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap potensi krisis energi yang lebih luas. Langkah ini mirip dengan pola kebijakan saat pandemi Covid-19, ketika aktivitas kerja jarak jauh diterapkan secara masif.
Di lain sisi, lonjakan harga minyak global akibat konflik di Iran telah memberikan tekanan langsung terhadap fiskal Malaysia. Dalam waktu kurang dari satu pekan, beban subsidi bahan bakar dilaporkan meningkat lebih dari empat kali lipat, mencapai ratusan juta dolar.
Sebagai respons, pemerintah Malaysia mengumumkan rencana pengurangan alokasi subsidi bahan bakar mulai bulan depan. Namun, harga eceran bahan bakar diperkirakan tetap dijaga di level tertentu untuk menghindari dampak langsung ke masyarakat.
Kenaikan biaya energi sendiri mulai dirasakan masyarakat di kawasan tersebut. Biaya transportasi dan harga barang diperkirakan ikut terdorong naik jika harga minyak global terus bertahan tinggi.
Sejumlah pelaku usaha juga menyebut ketidakpastian ini menambah tekanan ekonomi, terutama bagi sektor logistik dan manufaktur yang sangat bergantung pada bahan bakar.
Meski demikian, Malaysia dinilai belum berada dalam kondisi krisis bahan bakar seperti beberapa negara tetangga yang lebih terdampak langsung oleh gangguan pasokan energi.
