KBPP Polri Ingatkan Kapolri Adil, Tindak Tegas Oknum Bermasalah Tanpa Kompromi
Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Periode 2015-2021, AH. Bimo Suryono mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah adil memberikan reward dan punishment terhadap anggotanya.
Beberapa hari terakhir, publik menyaksikan dua peristiwa yang menggambarkan wajah pengabdian aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di lapangan.
Dua peristiwa itu datang dari situasi yang berbeda, namun sama-sama menghadirkan refleksi penting tentang profesionalitas, keberanian, dan integritas dalam tubuh Polri.
Peristiwa pertama, kata Bimo, terjadi ketika aparat kepolisian mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa di depan Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan.
"Dalam situasi yang panas, penuh tekanan, dan sarat emosi, sejumlah anggota kepolisian tetap berdiri tenang menghadapi cacian, bentakan, bahkan kata-kata kasar dari para demonstran," kata Bimo melalui keterangan tertulis pada Rabu, 4 Maret 2026.
Kemudian, sikap menahan diri mendapat perhatian dan apresiasi langsung dari Kapolri. Menurutnya, kemampuan anggota tidak terpancing provokasi bentuk kedewasaan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung masyarakat.
"Sikap Kapolri mengapresiasi anggotanya yang bertugas sudah tepat sebagai pimpinan, sehingga diharapkan dapat dicontoh oleh anggota lainnya dalam mengamankan aksi unjuk rasa secara humanis," jelas dia.
Peristiwa kedua, lanjut Bimo, Kapolres Tual, Maluku yang memimpin langsung pengamanan bersama anggotanya tetapi menjadi korban serangan dari arah demonstran.
Sebuah anak panah menancap di kaki sang Kapolres Tual. Namun, Bimo mengatakan hal yang menarik meski dalam kondisi terluka tapi Kapolres Tual tetap berada di garis depan dan terus memimpin anggotanya mengawal unjuk rasa hingga situasi berhasil dikendalikan.
"Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa tugas kepolisian tidak hanya menghadapi kritik atau tekanan sosial, tetapi sering kali menghadapi ancaman keselamatan yang nyata," ujarnya.
Di tengah dedikasi tersebut, Bimo juga menyinggung kasus yang menyeret anggota Polri dalam dugaan keterlibatan jaringan narkoba di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kata dia, hal ini menjadi tamparan bagi institusi yang selama ini berada di garis depan pemberantasan narkoba.
"Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa di dalam institusi sebesar Polri selalu ada dua sisi yang berjalan bersamaan, yaitu pengabdian yang tulus dari mayoritas anggota, dan penyimpangan yang dilakukan segelintir oknum," ungkapnya.
Dengan demikian, Bimo mengatakan muncul pertanyaan apakah sistem reward dan punishment di tubuh Polri telah berjalan secara optimal. Menurutnya, dalam sebuah institusi penegak hukum, penghargaan dan penindakan harus berjalan seimbang.
"Anggota yang menunjukkan profesionalitas, keberanian, dan kemampuan menahan diri dalam situasi sulit harus mendapatkan penghargaan yang layak. Sebaliknya, mereka yang menyalahgunakan kewenangan harus ditindak tegas tanpa kompromi," tegas dia.
Sebab, Bimo memandang Polri adalah institusi kehormatan. Ketika seorang anggota mampu menahan diri dari provokasi di jalanan, sikap anggota tersebut sedang menjaga martabat negara.
Selain itu, lanjut dia, ketika seorang pimpinan tetap memimpin meski terluka, hal tersebut menunjukkan arti pengabdian yang sesungguhnya. Namun, ia menegaskan kehormatan institusi harus dijaga dari dalam.
“Kesalahan segelintir oknum tidak boleh dibiarkan merusak kepercayaan publik terhadap Polri. Justru di sinilah pentingnya sistem punishment ditegakkan secara tegas, agar institusi tetap berdiri di atas integritas," imbuhnya.
Lebih lanjut, Bimo melihat bahwa keberhasilan sistem reward dan punishment akan menentukan masa depan kepercayaan publik terhadap Polri.
Jika anggota yang berprestasi benar-benar dihargai, dan pelanggaran ditindak secara transparan serta konsisten, maka masyarakat akan melihat bahwa Polri adalah institusi yang terus berbenah.
"Sebaliknya, jika penghargaan dan penindakan tidak berjalan dengan jelas, maka publik akan kesulitan membedakan antara pengabdian dan penyimpangan," tutur Bimo.
Karena itu, Bimo menekankan momentum dari berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa Polri bukan sekadar institusi penegak hukum, tetapi simbol kehadiran negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan.
Mayoritas anggota Polri bekerja dengan penuh dedikasi, bahkan dalam kondisi yang berisiko tinggi. Mereka berdiri di jalanan menghadapi massa, berada di garis depan saat konflik terjadi, dan mempertaruhkan keselamatan demi menjaga keamanan masyarakat.
"Karena itu, memastikan bahwa sistem reward dan punishment berjalan secara adil dan konsisten bukan hanya penting bagi internal Polri, tetapi bagi masa depan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di negeri ini. Bravo Polri," pungkasnya.
