Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Dipercepat di Brebes
Pemerintah Kabupaten Brebes mencatat percepatan pembangunan infrastruktur dan perluasan layanan kesehatan, serta perlindugan sosial yang menjangkau ratusan ribu warga selama 1 tahun masa kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma berjalan.
Di sektor konektivitas, pemerintah daerah meningkatkan dan memperbaiki 287 ruas jalan kabupaten sepanjang 117,77 kilometer serta memperbaiki 65 jembatan.
Kemudian, upaya pengendalian banjir juga diperkuat melalui perbaikan 99,8 km drainase, normalisasi dan pembangunan 721,49 km saluran pembuang dan tanggul, serta rehabilitasi 53,73 km tanggul bantaran sungai di wilayah rawan genangan.
Selain itu, akses layanan dasar turut diperluas. Sebanyak 1.742 sambungan rumah tangga air bersih terbangun dan jaringan layanan bertambah sekitar 54 km. Di sektor pertanian, pemeliharaan 2.541 hektare daerah irigasi dilakukan guna menjaga produktivitas dan ketahanan pangan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, Eko Warsito menjelaskan fokus pemerintah daerah adalah memastikan pelayanan dasar benar-benar dirasakan masyarakat.
“Infrastruktur diperbaiki, layanan kesehatan diperluas, dan perlindungan sosial diperkuat. Ini menjadi pijakan untuk mempercepat kesejahteraan warga Brebes,” kata Eko melalui keterangannya pada Jumat, 20 Februari 2026.
Pada bidang kesehatan, kata dia, layanan ibu dan anak menjangkau puluhan ribu penerima manfaat, termasuk 20.298 ibu hamil, 21.944 ibu bersalin, serta pemantauan 113.759 balita sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.
Kemudian program Nakes Door to Door melayani lebih dari 204 ribu warga, menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah. Selain itu, 89.929 warga memperoleh perlindungan melalui program Jamkesda.
Selanjutnya, Eko mengatakan Pemerintah Kabupaten Brebes juga memperkuat pelayanan publik melalui administrasi kependudukan. Sepanjang tahun pertama, 773.798 warga terbantu melalui berbagai layanan dokumen kependudukan.
“Pelayanan ini dinilai penting untuk memastikan warga memiliki identitas hukum yang sah sebagai syarat akses pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan layanan publik lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, program perlindungan sosial daerah menjangkau 3.958 warga, sementara 2.000 keluarga graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) menandai peningkatan kemandirian ekonomi.
“Pemerintah daerah juga menyalurkan insentif kepada sekitar 21.000 pegiat keagamaan, termasuk guru ngaji dan pengasuh pesantren, sebagai bagian dari penguatan ketahanan sosial masyarakat,” jelas dia.
Selain itu, Eko mengatakan permukiman layak huni dan lingkungan sehat ada sebanyak 1.375 rumah tidak layak huni direnovasi melalui program bedah rumah. Program jambanisasi menjangkau 1.581 rumah tangga, sementara peningkatan jalan lingkungan sepanjang 32,17 km dan pemasangan 827 titik penerangan jalan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
Untuk pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), Eko mengungkapkan telah dilakukan perbaikan fasilitas di 239 sekolah disertai program akses pendidikan seperti kesempatan kedua bagi 13.081 warga dewasa, beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana bagi 480 mahasiswa, serta program Gas Rolas yang mengembalikan 628 anak ke bangku sekolah.
Dari sisi stabilitas daerah dan pengakuan nasional, Eko menyebut Brebes tercatat tanpa konflik sosial besar dan seluruh tahapan politik berjalan aman. Menurut dia, pemerintah daerah memperkuat deteksi dini konflik serta koordinasi keamanan wilayah.
“Stabilitas daerah yang terjaga menjadi modal penting dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi ke depan,” tegas dia.
Oleh karena itu, Eko menegaskan pemerintah daerah akan mendorong pemerataan akses digital melalui program Brebes Merdeka Internet, yakni penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat di ruang-ruang publik seperti Alun-Alun Brebes, kawasan Monumen Perjuangan, dan sentra wisata kuliner.
“Ketersediaan internet gratis di ruang publik tersebut diharapkan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, memperluas akses informasi, serta mempercepat transformasi digital di daerah,” imbuh Eko.
Lebih lanjut, ia menambahkan Pemerintah Kabupaten Brebes menargetkan percepatan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah.
“Capaian tahun pertama ini menjadi fondasi percepatan pembangunan daerah sekaligus penguatan layanan publik berbasis digital,” pungkasnya.
