Kuota Biosolar Lampung Turun di 2026, DPRD Minta Kebijakan Dikaji Ulang
Antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar masih terjadi di sejumlah SPBU di Provinsi Lampung sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Di tengah kondisi tersebut, kuota biosolar untuk tahun 2026 justru mengalami penurunan.
DPRD Lampung menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Terlebih, Lampung memiliki karakteristik daerah agraris yang bergantung pada distribusi BBM bersubsidi.
Antrean jadi sorotan
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Yusnadi mengatakan antrean panjang biosolar masih menjadi pemandangan umum di sejumlah wilayah.
"Harus dikaji dan dibaca secara riil kebutuhan masyarakat. Jangan hanya melihat angka statistik. Tidak dikurangi saja sudah terjadi antrean, apalagi kalau dikurangi," kata Yusnadi, dikutip dari Tribun Lampung, Rabu (18/2/2026).
Menurut dia, kondisi di lapangan perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan alokasi kuota BBM bersubsidi.
Kuota Biosolar dan Pertalite turun
Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga, kuota biosolar Lampung tahun 2026 tercatat sekitar 779.231 kiloliter atau turun 1,45 persen dibanding 2025.
Selain biosolar, kuota BBM jenis pertalite juga mengalami penurunan menjadi 663.420 kiloliter atau berkurang sekitar 11,41 persen dibanding tahun sebelumnya.
Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Lampung Sopian Atiek menjelaskan, penyesuaian dilakukan karena tingkat penyerapan tahun sebelumnya dinilai belum optimal sehingga alokasi disesuaikan dengan realisasi konsumsi.
Ketergantungan sektor produktif
Lampung dikenal sebagai daerah agraris dengan aktivitas pertanian, perikanan, serta distribusi logistik yang cukup tinggi. Sektor-sektor tersebut menjadi pengguna utama biosolar.
Yusnadi menilai apabila kebutuhan di Lampung memang tinggi, maka pengurangan kuota perlu dipertimbangkan kembali.
"Kalau memang kebutuhan di Lampung tinggi, pengurangan kuota perlu dipertimbangkan kembali, bahkan seharusnya diusulkan penambahan. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban," ujarnya.
Jelang arus mudik
Selain mempertimbangkan kebutuhan sektor produktif, DPRD juga menyoroti posisi Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera.
Menjelang arus mudik Lebaran, arus kendaraan dari Pulau Jawa menuju Sumatera diperkirakan meningkat.
Menurut Yusnadi, kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan persoalan distribusi BBM di lapangan.
DPRD Lampung juga mendorong pengawasan distribusi diperketat, berkaca pada kasus dugaan penyelewengan solar yang sebelumnya ditemukan di wilayah Lampung Timur.
Artikel ini telah tayang di TribunLampung.co.id dengan judul DPRD Lampung Minta Penurunan Kuota Solar Dikaji Ulang.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
