Menlu Sugiono Sebut Dunia di Ruang Abu-abu: Batas Damai dan Perang Tidak Tegas

 Menteri Luar Negeri (RI) Sugiono menilai situasi global saat ini memasuki fase paling berisiko dalam beberapa dekade terakhir, ditandai oleh kaburnya batas antara perdamaian dan konflik terbuka.

Dalam lanskap geopolitik yang semakin abu-abu dan tidak dapat diprediksi, ia menegaskan bahwa Indonesia harus menavigasi dinamika global dengan strategi yang matang, realistis, dan berdaya tahan tinggi.

Sugiono menyampaikan bahwa tatanan internasional kian rapuh akibat menguatnya kepentingan nasional sempit yang menggerus konsep keamanan bersama. Menurutnya, hukum internasional—yang selama ini berfungsi sebagai penyangga stabilitas global—semakin sering dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan.

"Di tahun 2026, kita diingatkan kembali betapa rapuhnya tatanan dunia saat ini. Kepentingan nasional yang sempit mengalahkan keamanan bersama. Hukum internasional yang selama ini menjadi pagar stabilitas dunia sering disalahgunakan," kata Sugiono saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2026 di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026. 

Ia mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan bersama tanpa konsekuensi nyata berpotensi merusak fondasi sistem internasional secara menyeluruh. "Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan, melainkan kepercayaan terhadap aturan dan seluruh tatanan itu sendiri," ujarnya

Sugiono juga menyoroti melemahnya tata kelola global dalam merespons krisis internasional. Mekanisme yang dibangun pasca-Perang Dunia II, menurutnya, semakin tertinggal dari realitas geopolitik mutakhir, diperburuk oleh kecenderungan sejumlah negara kunci menarik diri dari tanggung jawab global.

"Di saat yang sama, tata kelola yang dibentuk untuk mengelola krisis semakin kesulitan mengejar realitas yang terjadi. Sejumlah negara kunci juga menarik diri dari tanggung jawab tata kelola ini," ungkapnya

Dalam konteks tersebut, dunia bergerak menuju kompetisi kekuatan yang semakin tajam dan fragmentasi yang lebih dalam. Ketergantungan ekonomi lintas negara, ditambah meningkatnya peran aktor non-negara, membuat peta risiko global semakin kompleks.

"Saat ini dunia bergerak menuju kompetisi yang tajam dan fragmentasi yang lebih dalam, yang ditandai dengan interdependensi ekonomi dan peran signifikan dari aktor non-negara," ucap Sugiono.

Kondisi ini, lanjutnya, menempatkan dunia dalam "ruang abu-abu" yang berbahaya. "Saat ini kita hidup di ruang abu-abu yang berbahaya, di mana batas antara perdamaian dan perang tidak tegas, dan tanpa celah" tuturnya.

Menurut Sugiono, fenomena "siapa kuat, dia menang" dalam hubungan antarnegara semakin mengemuka. Akibat standar ganda yang dipraktikkan secara terbuka ini mengikis kepercayaan antarnegara.

Diplomasi Ketahanan Indonesia

Dalam situasi global seperti itu, Sugiono menegaskan bahwa negara yang tidak memiliki strategi akan terseret arus, sementara negara yang tidak memiliki ketahanan akan menjadi objek dinamika geopolitik. Indonesia, menurutnya, harus secara sadar menghindari kedua posisi tersebut.

"Dalam situasi ini, negara yang tidak punya strategi akan terseret dan negara yang tidak punya ketahanan akan menjadi objek. Indonesia tentu saja tidak boleh berada di posisi ini," tegasnya.

Menghadapi ketidakpastian global, Sugiono menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia harus bertumpu pada apa yang ia sebut sebagai diplomasi ketahanan—sebuah pendekatan yang tidak reaktif, tetapi adaptif terhadap perubahan.

"Di tengah dunia yang abu-abu dan tidak bisa diprediksi, diplomasi Indonesia harus dibangun atas kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan realisme," kata Sugiono.

Ia menjelaskan bahwa ketahanan diplomatik mencakup kemampuan menahan tekanan, mengelola risiko, dan beradaptasi untuk bangkit lebih kuat. Ancaman saat ini, menurutnya, tidak lagi datang dalam bentuk tunggal, sementara krisis juga tidak terjadi secara terpisah.

"Ketahanan ini bersifat dinamis, karena ancaman tidak lagi datang dalam bentuk tunggal dan krisis tidak datang satu per satu," ujarnya.

Sugiono menekankan bahwa ketahanan tidak dapat dipinjam dari pihak lain dan harus dibangun dari dalam negeri. "Ketahanan ini tidak bisa dipinjam. Ketahanan ini harus dibangun dari dalam. Inilah yang saya maknai sebagai diplomasi ketahanan, sebuah diplomasi yang adaptif sebagai pilar fundamental politik luar negeri Indonesia," katanya.

Dalam bidang kedaulatan dan keamanan, Indonesia menempatkan penyelesaian batas wilayah darat dan maritim sebagai prioritas strategis. Kejelasan batas wilayah dipandang sebagai prasyarat utama stabilitas dan kedaulatan negara.

"Stabilitas bukanlah kondisi yang datang dengan sendirinya. Stabilitas harus dikelola, diiringi kepatuhan yang konsisten terhadap hukum internasional," ujar Sugiono.

Diplomasi Ekonomi dan Derisking Global

Sugiono menegaskan bahwa diplomasi ekonomi kini secara eksplisit ditempatkan sebagai inti kebijakan luar negeri Indonesia. Kekuatan ekonomi, menurutnya, tidak lagi semata diukur dari laju pertumbuhan, tetapi dari kemampuan bertahan dan beradaptasi di tengah gejolak global.

"Diplomasi ekonomi menjadi inti dari diplomasi yang Indonesia lakukan," katanya.

Strategi ini dijalankan melalui diversifikasi mitra dagang, peningkatan perjanjian perdagangan, serta keterlibatan aktif dalam berbagai forum ekonomi internasional.

"Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi risiko atau derisking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi mitra-mitra tradisional, termasuk melalui langkah Indonesia bergabung dengan BRICS," ujar Sugiono.

Di tingkat kawasan, Indonesia menegaskan kembali ASEAN sebagai jangkar stabilitas regional di tengah geopolitik yang tidak menentu. Sugiono menekankan bahwa ketahanan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari terciptanya Asia Tenggara yang stabil dan dapat diprediksi.

"ASEAN hanya akan kuat jika kesatuan dan sentralitas ASEAN terus dijaga," katanya, mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai dinamika konflik di kawasan sepanjang tahun lalu menjadi pengingat bahwa perdamaian di Asia Tenggara tidak boleh dianggap sebagai kondisi permanen.

"Indonesia mengajak ASEAN kembali pada tujuan awal, menjaga kawasan ini sebagai ruang damai, bebas dari unjuk kekuatan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Indonesia, lanjut Sugiono, memandang ASEAN sebagai mekanisme kolektif paling efektif untuk mengelola perbedaan dan mencegah rivalitas berkembang menjadi konfrontasi terbuka. Untuk itu, Indonesia mendorong penguatan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, penyelesaian Code of Conduct di Laut China Selatan yang sejalan dengan UNCLOS, serta pendekatan inklusif terhadap krisis Myanmar. 

Di luar kawasan, Sugiono menegaskan dunia Islam sebagai mitra strategis Indonesia, terutama di tengah krisis kemanusiaan yang masih berlangsung, termasuk di Gaza. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar pada isu tersebut dan mendorong Indonesia untuk bersikap aktif, bukan pasif.

Indonesia, menurutnya, sejak awal memilih terlibat dalam berbagai upaya internasional guna mendorong gencatan senjata dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dengan tetap menegaskan solusi dua negara.

"Bagi Indonesia, kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah amanat konstitusi," ujar Sugiono.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa di tengah dunia yang semakin abu-abu dan penuh tekanan, diplomasi Indonesia harus dijalankan dengan prinsip, keberanian, dan nurani—tanpa kehilangan arah strategis nasional.