PKR: Kedaulatan Rakyat Harus Jadi Praktik Nyata, Bukan Sekadar Jargon Politik
Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Tuntas Subagyo, menyoroti persoalan kedaulatan Indonesia di tengah arus globalisasi.
Ia menilai, dalam praktiknya, kedaulatan kerap tereduksi menjadi jargon politik, sementara penguasaan nyata atas ekonomi, energi, kekayaan alam, dan arah pembangunan justru menjauh dari tangan rakyat.
"Persoalan utama bangsa ini bukan semata pertumbuhan ekonomi, melainkan siapa yang berdaulat atas hasil pertumbuhan tersebut," kata Tuntas Subagyo dalam keterangannya, Rabu, 7 Januari 2026.
Menurutnya, selama kue pembangunan hanya dinikmati segelintir elit Jakarta dan sebagian kecil konglomerat, maka keadilan sosial tetap menjadi utopia.
Tuntas juga mengkritik kondisi kedaulatan ekonomi dan energi nasional yang dinilai masih memprihatinkan. Indonesia masih menghadapi paradoks besar, sumber daya alam kita sangat melimpah, tetapi nilai tambah dinikmati pihak lain.
Ia menambahkan, "Kekayaan alam seperti tambang, hutan, dan laut kita yang semestinya menjadi penopang kesejahteraan rakyat, justru selama puluhan tahun dirampok secara sistematis."
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa negara harus kembali pada mandat utamanya yakni mengelola kekayaan nasional sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional harus dikembalikan pada rel konstitusi dengan keberanian politik untuk menempatkan rakyat sebagai pemilik sah negeri ini.
Sebagai penutup, Prof. Tuntas Subagyo menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam bernegara. Baginya, kedaulatan rakyat adalah prasyarat mutlak bagi Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.
"Sudah saatnya kedaulatan bangsa dimaknai ulang bukan sebagai simbol, tetapi sebagai praktik nyata," pungkasnya.
