Dari Bencana di Sumatera Peran 3 Menteri Disorot: Menhut, Menteri LH, Menteri ESDM

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menyoroti peran tiga menteri terkait bencana di Sumatera.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat (5/12/2025) sore, banjir dan tanah longsor di Sumatera telah menewaskan 867 orang.

Isnur menuntut Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bertanggung jawab atas bencana yang terjadi di wilayah tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Isnur dalam program Kompas Malam, Kamis (4/12/2025), menyusul terjadinya banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu.

Isnur mengkritik kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kementerian terkait, yang menurutnya menjadi faktor penyebab bencana tersebut.

Tanggung jawab 3 menteri terkait bencana di Sumatera

Isnur menegaskan bahwa Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus mempertanggungjawabkan bencana yang terjadi.

“Tiga menteri itu bertanggung jawab. Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, dan Menteri Kehutanan. Ini kan kejadian gara-gara mereka tidak melakukan pengawasan ketat, mereka mendiamkan, mereka menyetujui diam-diam,” ujar Isnur, seperti dikutip Kompas.tv, Jumat (5/12/2025).

Isnur juga menyoroti masalah yang lebih besar terkait pemberian izin oleh kementerian terkait.

“Apa sanksi buat para pejabat ini yang selama ini dalam temuan-temuan KPK, bahkan GNPSDA (Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam) itu erat kaitannya pemberian izin dengan tindak pidana korupsi,” lanjutnya.

Evaluasi izin dan pengawasan di kementerian

Gelondongan kayu di aliran Sungai Sigultom, Desa Tukka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara

Isnur mendorong agar direktur jenderal (Dirjen) di tiga kementerian yang memberikan izin terkait kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan untuk diperiksa lebih lanjut.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap izin yang dikeluarkan untuk sektor tambang dan pembukaan hutan.

“Yang pertama yang harus tanggung jawab pemerintahan itu sendiri, menteri, dirjen-dirjen yang memberikan izin penambangan, izin pembukaan hutan, kemudian izin lainnya, ini harus dipertanggungjawabkan,” tegas Isnur.

Isnur juga mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin untuk mengelola lahan harus diminta pertanggungjawaban.

Ia mendesak aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan-perusahaan tersebut, baik secara perdata maupun pidana.

perusahaan ini harus dikejar ya pertanggungjawabannya, bukan hanya pidana, tapi juga perdata. Cabut izinnya dan denda semaksimal mungkin untuk ke pemulihan alam," tandas Isnur.

Greenpeace juga menyoroti peran tiga menteri terkait beserta jajarannya terhadap kondisi alam di Sumatera.

3 Menteri harus mundur dan minta maaf

Warga melihat bangkai gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) tertimbun material yang terbawa air saat terjadi banjir di Desa Meunasah Lhok, Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025). Bangkai gajah sumatera tersebut ditemukan tertimbun lumpur dan kayu pascabanjir akibat luapan Sungai Meureudu pada Selasa (25/11). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/tom.

Koordinator Kampanye Greenpeace, Iqbal Damanik, mengatakan bahwa tragedi di Sumatera, yang telah menewaskan ratusan orang, bukan sekadar bencana alam.

“Kalau (tragedi) kayak gini, kita selalu dibilang jangan mencari siapa yang salah. Tidak, kita harus mencari yang salah. Ini bukan takdir semata. Ini kegagalan kebijakan,” ujar Iqbal, seperti dikutip dari Wartakotalive, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, tragedi itu juga hasil dari kegagalan kebijakan negara dalam melindungi lingkungan dan ekosistem alam.

Iqbal menyatakan krisis ini sudah diprediksi sejak satu dekade lalu, tetapi pemerintah memilih menutup mata.

Alih-alih memperkuat perlindungan ekologis, pemerintah justru terus menerbitkan izin tambang, proyek PLTA, dan pembukaan lahan lain tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan.

Bahkan, ia mensinyalir izin-izin itu diberikan dengan proses koruptif.

Menurut Iqbal karena kebijakan yang gagal menjadi penyebab utama bencana di Sumatera, maka harus ada menteri yang mundur dan minta maaf.

"Harus dicari siapa penyebabnya. Ini sebenarnya menteri harus ada yang mundur. Harus ada menteri yang mundur, harus ada menteri yang minta maaf, sebagai bentuk pertanggungjawaban," tuntut Iqbal.

Iqbal mempertanyakan kenapa menteri-menteri tersebut dan jajarannya tidak melakukan pengawasan yang ketat di wilayah izin yang sudah mereka berikan, misalnya pertambangan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.tv dengan judul "YLBHI Desak Menteri LH, Menteri ESDM, dan Menhut Tanggungjawab atas Bencana Banjir Sumatera" dan di Wartakotalive.com dengan judul “Banjir Sumatra Telan Ratusan Nyawa, Greenpeace Ungkap 3 Menteri Ini yang Harus Bertanggung Jawab”.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang