Menko Cak Imin Usul Skema Pembiayaan Baru Demi Berdayakan UMKM
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat tengah mendorong perubahan paradigma pembangunan dalam memberdayakan masyarakat.
Hal itu diungkap Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Talkshow Skema Financing untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin, 24 November 2025.
Cak Imin dalam sambutannya, ingin agar setiap rupiah di APBN yang keluar maupun setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak panjang bagi pemberdayaan masyarakat.
"Nah paradigma pembangunan baru ini berbasis pada keinginan agar setiap rupiah yang ada di APBN kita keluar, atau setiap kebijakan, ataupun setiap kepedulian yang muncul dari baik itu pemerintah maupun swasta baik yang bersifat tanggung jawab sosial maupun yang menjadi policy itu berdampak kepada jangka panjang," ucap Cak Imin.
Cak Imin menuturkan pihaknya telah menemukan pola baru pembiayaan APBN yang berfokus pada pelatihan dan peningkatan kapasitas warga.
"Pembiayaan ini jauh lebih efektif, berjangka panjang, menengah dibandingkan berbasis bantuan sosial. Ini kita sedang menseriusi pelatihan cepat untuk kelas menengah miskin, paling bawah ekstrim, desil satu," tutur dia.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga menuturkan bahwa reformasi skema pembiayaan ini sangat penting khususnya dalam memberdayakan UMKM dan pelaku usaha mikro. Sebab, banyak UMKM masih menghadapi tantangan permodalan yang signifikan.
"Kita tidak punya waktu untuk berjalan lambat. Di luar sana ada jutaan usaha masyarakat sedang berlari mengejar kesempatan hidup yang lebih baik," ungkapnya.
Kata dia, UMKM yang memiliki arus kas bisnis sehat namun tidak memiliki aset sering kali kesulitan mengakses pembiayaan legal di perbankan. Akibatnya, layanan pinjol (pinjaman online) menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat, meskipun membawa risiko bunga yang mencekik dan potensi gagal bayar yang tinggi.
Lebih lanjut, dia juga menekankan perlunya inovasi pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan pekerja lepas seperti YouTuber, podcaster, dan kreator konten.
Alternatif solusi yang ditawarkan mencakup pembiayaan berbasis rekam monetisasi konten yang tercatat oleh platform media sosial, serta skema pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual dan Royalti.
"Saatnya kita mengambil langkah berani menciptakan terobosan skema pembiayaan mikro yang inklusif," pungkas Cak Imin.
Acara talkshow yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Haris ini turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi, Rektor Universitas Teknologi Bandung, Muchammad Naseer, dan VP Stakeholder Management PT BSI Tbk Greget Kalla Buana.
