Target 120 GW Pembangkit Energi Hijau Mulai Dikebut

Energi Baru Terbarukan (EBT)
Energi Baru Terbarukan (EBT)

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana, mengatakan pemerintah Indonesia tengah mengebut transisi energi bersih. Meneurutnya, target besar RI mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.

Komitmen ini, kata dia, telah dipayungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Salah satu poin yang ditekankan Dadan adalah dorongan besar untuk memaksimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

“Ada beberapa kebijakan strategis dalam PP 40/2025 tersebut. Yang paling utama adalah memaksimalkan potensi EBT di negara ini. Kami menargetkan 19-23% bauran energi nasional pada tahun 2030 berasal dari EBT,” kata Dadan dalam keterangan resminya, dikutip Jumat 21 November 2025.

Selain kebijakan tersebut, pemerintah juga telah merampungkan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang akan dibawa ke Konferensi Perubahan Iklim Dunia COP30 di Brasil. Dalam dokumen itu, pemerintah menegaskan pengurangan pemakaian bahan bakar fosil di sektor energi, dari sebelumnya 34% pada 2019 menjadi 29% pada tahun 2024.

Melanjutkan penjelasan tersebut, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, mengungkapkan bahwa arah transisi energi bersih telah dipetakan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034.

Hasilnya, proyek pembangunan pembangkit hingga 2034 diproyeksikan mencapai 120 Gigawatt (GW), dengan 79% di antaranya berasal dari pembangkit EBT.

Penambahan kapasitas tersebut akan diperkuat oleh pembangunan Super Grid dan sistem penyimpanan energi untuk menjamin fleksibilitas serta keandalan kelistrikan nasional.

Wanhar menjelaskan bahwa Super Grid akan menghubungkan jaringan listrik dalam satu pulau dan secara bertahap menghubungkan antarpulau besar di Indonesia. Target interkoneksinya antara lain:

  • Sumatra–Jawa pada 2029
  • Sumatra–Bintan–Batam pada 2031
  • Bali–Lombok–Sumbawa pada 2035
  • Kalimantan–Jawa pada 2040
  • Sumbawa–Flores serta Kalimantan–Sulawesi pada 2041
  • Sumbawa–Sulawesi pada 2045

“Super Grid menjadi kunci transisi energi menuju net zero emisi di tahun 2060… dan akan memberikan banyak dampak positif seperti mengatasi mismatch sumber EBT dengan pusat permintaan listrik,” ujarnya.

Dari sisi infrastruktur PLN, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan, Suroso Isnandar, memaparkan rencana pembangunan jaringan transmisi hijau sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms) serta jaringan distribusi 200.000 kms. Keduanya diproyeksikan akan menjadi tulang punggung penyaluran listrik dari pembangkit EBT ke seluruh sistem nasional.

Namun, Suroso juga menyoroti sederet tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan megaproyek tersebut. Mulai dari kebutuhan teknologi Smart Grid, pengembangan baterai berkapasitas besar, hingga kebutuhan investasi yang sangat besar.

“Kita menjalankan separuh saja dari ini, itu pun sudah sangat masif. PLN tidak akan bisa sendiri dalam investasi sebesar itu. Sehingga, sisanya kita ajak sektor swasta untuk turut serta,” tegasnya.