China Wajibkan Influencer Media Sosial Punya Sertifikat Keahlian Sebelum Bikin Konten

  China telah memberlakukan undang-undang baru yang mengatur influencer media sosial wajib memiliki kualifikasi profesional terverifikasi sebelum mengunggah konten, lapor IOL. Undang-undang baru ini mulai berlaku pada hari Sabtu, 25 Oktober 2025.

Peraturan ini diperkenalkan oleh Administrasi Ruang Siber Tiongkok (CAC) sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengekang misinformasi daring.

Berdasarkan aturan baru ini, influencer harus membuktikan keahlian mereka melalui gelar, sertifikasi, atau lisensi yang diakui sebelum membahas topik yang diatur, yakni tentang topik sensitif seperti kedokteran, hukum, pendidikan, dan keuangan.

Platform-platform besar seperti Douyin (TikTok Tiongkok), Bilibili, dan Weibo kini bertanggung jawab untuk memverifikasi kredensial influencer dan memastikan bahwa konten tersebut memuat kutipan yang jelas, pernyataan penyangkalan, dan transparansi tentang sumber.

CAC menyatakan bahwa kreator harus menentukan kapan konten mereka didasarkan pada studi, laporan, atau didramatisasi menggunakan elemen yang dihasilkan AI. Platform juga diwajibkan untuk mengedukasi pengguna tentang tanggung jawab mereka saat menerbitkan atau membagikan konten.

Undang-undang ini melarang iklan daring untuk layanan medis, suplemen, dan makanan kesehatan, yang menargetkan promosi terselubung yang sering kali disamarkan sebagai materi edukasi. Undang-undang ini juga mengamanatkan platform untuk memperkuat mekanisme pengawasan guna mencegah klaim palsu dan saran menyesatkan di area yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan publik.

Penerapan undang-undang baru ini menyusul serangkaian kampanye nasional melawan misinformasi dan penipuan daring. Otoritas China menyatakan bahwa peraturan ini bertujuan untuk membangun "lingkungan daring yang bersih dan tepercaya" di mana informasi publik akurat dan dibagikan secara bertanggung jawab.

Meskipun undang-undang ini terutama menyasar sektor profesional, undang-undang ini juga menandakan meningkatnya perhatian Beijing terhadap peran influencer dalam membentuk opini publik dan perilaku konsumen. Platform yang gagal menegakkan aturan ini dapat menghadapi sanksi atau pengawasan regulasi yang lebih ketat.

Menurut pengamat kebijakan digital, undang-undang ini merupakan salah satu upaya Tiongkok yang paling komprehensif hingga saat ini untuk memformalkan aktivitas influencer dan dapat menjadi model bagi tata kelola konten daring di masa mendatang.

CAC menyatakan bahwa tujuannya bukan untuk membatasi kreativitas, tetapi untuk memastikan bahwa "pengetahuan profesional dibagikan oleh individu-individu berkualifikasi yang dapat memberikan panduan yang andal" di area-area dengan dampak sosial yang tinggi.

Langkah ini diambil di saat misinformasi menjadi ancaman global. Selama pandemi Covid-19, pengobatan palsu dan retorika antivaksin menyebar dengan cepat, seringkali dipicu oleh influencer yang tidak kompeten.

Sebuah studi tahun 2021 oleh lembaga nirlaba Center for Countering Digital Hate yang berkantor di Washington DC dan London menemukan bahwa hanya 12 orang yang bertanggung jawab atas 65% konten antivaksin yang dibagikan secara daring.

Mengingat kasus-kasus seperti itu, upaya China untuk mengatur konten influencer tampak logis bagi sebagian pengamat. Namun, yang lain berpendapat bahwa undang-undang tersebut dapat membungkam suara-suara yang menantang otoritas atau menawarkan pandangan alternatif. Perdebatan ini menyoroti dilema universal: bagaimana melawan disinformasi tanpa membatasi kebebasan berpendapat.

China tidak sendirian dalam mengatur aktivitas influencer. Spanyol memperkenalkan "Undang-Undang Influencer" pada tahun 2024, yang mewajibkan kreator dengan lebih dari 1 juta pengikut atau berpenghasilan lebih dari EUR 300.000 per tahun untuk mendaftar dan mengikuti pedoman periklanan yang ketat.

Perusahaan teknologi besar juga memperketat pengawasan mereka. YouTube dan Instagram kini memberi label promosi berbayar dan menandai konten yang menyesatkan, meskipun penegakannya bervariasi. Google menerapkan pengawasannya sendiri terhadap topik "Uang Anda atau Hidup Anda" (YMYL) seperti kesehatan dan keuangan, dengan mengutamakan kreator yang menunjukkan keahlian melalui standar EEAT, Pengalaman, Keahlian, Otoritas, dan Kepercayaan.

Audiens mengharapkan influencer untuk kreatif dan kredibel. Namun, ketika mereka mengaburkan batasan antara opini dan keahlian, dampaknya bisa parah. Satu tips keuangan yang menyesatkan dapat menghabiskan tabungan seseorang. Tren kesehatan yang viral dapat menyebabkan kerugian besar.

Itulah sebabnya banyak yang percaya sudah saatnya bagi kreator untuk mengakui betapa besar pengaruh mereka. Namun, undang-undang baru Tiongkok menimbulkan pertanyaan yang lebih mendalam: Siapa yang mendefinisikan "keahlian"? Apa yang terjadi pada kreator independen yang menentang narasi resmi tetapi tidak memiliki kredensial formal? Dan sejauh mana regulasi dapat diberlakukan sebelum membungkam kebebasan berpikir?