Bogor Siapkan "Twin City" di Barat dan Timur, seperti Apa Konsepnya?

 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan pengembangan dua kawasan perkotaan baru di wilayah barat dan timur sebagai langkah strategis pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

Rencana ini juga disusun sebagai fondasi jangka panjang menuju pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menjelaskan, kebijakan tersebut dijalankan tanpa harus menunggu pencabutan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat.

“Pak Bupati menekankan bahwa sarana dan prasarana harus disiapkan sejak sekarang. Infrastruktur untuk pusat perkotaan baru tidak akan menunggu moratorium dicabut,” ujar Bambam saat ditemui usai bersama DPRD di Cibinong, Jumat (24/10/2025).

Menurut Bambam, Pemkab Bogor telah mengidentifikasi dua kawasan utama, yakni Cigudeg di Bogor Barat dan Jonggol–Sukamakmur di Bogor Timur, yang akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru atau twin city.

Kajian perencanaan sedang berlangsung dan ditargetkan rampung pada awal tahun mendatang.

Ia menegaskan, pembentukan kota baru tersebut bertujuan memperpendek jarak pelayanan publik.

Dengan 40 kecamatan dan wilayah yang membentang luas, selama ini pelayanan pemerintahan hanya terpusat di Cibinong. Dari daerah paling barat seperti Jasinga, jarak tempuh ke pusat pemerintahan bisa mencapai lima hingga enam jam.

“Oleh karena itu, pembangunan kawasan perkotaan baru menjadi solusi agar akses layanan tidak lagi bergantung pada satu titik,” ucapnya.

Mesin ekonomi ganda di Barat dan Timur

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji saat ditemui setelah rapat dengar pendapat bersama anggota DPRD di Kantor Bappedalitbang, Cibinong, Jumat (24/10/2025).

Bambam mengungkapkan, arah pengembangan dua wilayah itu akan memiliki karakter ekonomi berbeda sesuai potensi masing-masing.

Bogor Barat dirancang sebagai kawasan wisata alam dan geopark, sementara Bogor Timur diarahkan menjadi pusat pertanian modern yang terhubung dengan kawasan industri Jabodetabek bagian timur.

“Wilayah-wilayah yang layak dikembangkan sudah kami identifikasi agar bisa tumbuh sesuai potensi alam, jaringan mobilitas, dan peluang investasinya,” tuturnya.

Di wilayah barat, bentang alam Tenjo, Rumpin, dan Cigudeg memiliki daya dukung kuat bagi sektor pariwisata berbasis alam.

Adapun di timur, Jonggol dan Sukamakmur disiapkan sebagai simpul pertumbuhan dengan konsep agriculture city, memadukan pertanian modern, konektivitas industri, dan investasi properti.

Dengan dua mesin ekonomi berbeda ini, Pemkab Bogor berharap dapat menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang saling terhubung dan mengurangi ketimpangan antara barat, tengah, dan timur.

Rancang tata wilayah yang lebih terukur

Suasana salah titik pohon tua di Jalan Raya Bogor-Jakarta, Kabupaten Bogor, Rabu (8/10/2025).

Dalam prosesnya, Pemkab Bogor menggandeng Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia untuk memastikan penataan wilayah berjalan sesuai prinsip perencanaan kota modern.

Ketua IAP, Hendricus Andy Simarmata, menilai langkah pembentukan pusat kota baru ini krusial untuk menata kembali pertumbuhan wilayah yang selama ini berkembang tanpa arah.

“Dengan atau tanpa DOB, Kabupaten Bogor harus membagi wilayahnya karena kalau semuanya dilayani dari Cibinong, itu tidak efisien dan masyarakat di wilayah jauh tidak terlayani optimal,” kata dia.

Ia menambahkan, penataan wilayah berbasis pusat kota baru juga akan mencegah ketimpangan ekonomi dan menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efisien, hemat lahan, serta memiliki arah ekonomi yang jelas.

“Bayangkan dari Jasinga harus dilayani di Cibinong. Jaraknya bisa lima sampai enam jam, sama seperti kita Jakarta ke Yogyakarta. Ini tidak efisien bagi masyarakat,” ungkapnya.

Langkah nyata menuju desentralisasi pelayanan

Pemerintah daerah menyiapkan tahapan teknis, kebutuhan anggaran, serta rencana pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung dua pusat kota baru itu.

Selain bekerja sama dengan DPRD, Pemkab juga membuka ruang partisipasi publik melalui forum dengar pendapat agar aspirasi masyarakat terserap dalam rencana tata ruang.

Bambam menegaskan, langkah ini bukan sekadar penataan administratif, tetapi strategi desentralisasi pelayanan publik.

“Prinsip kami jelas, pelayanan publik harus didekatkan. Karena itu, pembangunan pusat perkotaan baru tidak akan menunggu moratorium DOB dicabut,” katanya lagi.

Ke depan, Cigudeg dan Jonggol–Sukamakmur diharapkan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan baru yang terencana, efisien, dan menjadi poros penggerak ekonomi daerah.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.