Kebijakan B50 untuk BBM Akan Mulai Berlaku Semester Dua 2026
Pemerintah terus mematangkan berbagai kebijakan. Seperti contoh penerapan Biodiesel B50 di Indonesia.
Disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri ingin mempercepat implementasi bahan bakar tersebut.
“B50 ini sekarang lagi diujicobakan, Insyaallah di semester dua akan kita implementasikan,” ungkap Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Antara, Minggu (26/10).
Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih harus mengimpor solar. Jumlahnya pun terbilang besar, yakni 4,9 juta hingga 5 juta ton per tahun.
Oleh sebab itu dengan penerapan B50 pada 2026, pembantu Presiden Prabowo tersebut menyakini impor bahan bakar terkhusus solar dapat ditekan.
“Karena sudah memenuhi semua antara produksi dalam negeri dicampur dengan bioetanol sudah bisa dicukupi,” lanjut Bahlil Lahadalia.
Sebagai informasi, Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan biodiesel sepanjang 2020-2025 telah memberi dampak positif.
Ambil contoh penghematan devisa hingga 40,71 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi kebijakan ini dirasa tepat buat dijalankan.
Ditambah dengan penerapan B50 pada semester dua 2026, maka potensi penghematan tambahan diproyeksi mencapai 10,84 miliar dolar Amerika Serikat. Hal itu bisa dicapai hanya dalam kurun satu tahun.
Secara teknis, program B50 dirancang untuk menutup sisa impor solar yang masih tersisa di bawah kebijakan B40 saat ini.
Sementara itu pada tahun depan impor solar diperkirakan mencapai 4,9 juta kiloliter. Setara dengan 10,58 persen dari total kebutuhan nasional.
Berangkat dari fakta di atas, implementasi B50 akan menghilangkan ketergantungan impor dan menjadikan pasokan solar sepenuhnya berasal dari sumber daya dalam negeri.
Ada Etanol Juga
Di sisi lain demi mengurangi ketergantungan impor BBM, pemerintah tidak hanya bakal menerapkan B50 saja dalam waktu dekat.
Akan tetapi Bahlil Lahadalia juga berencana menjalankan mandatori etanol 10 persen atau E10 pada BBM di dalam negeri.
Dengan berbagai pertimbangan yang ada, pemerintah bakal menerapkan peraturan baru tersebut dua tahun lagi.
"Di 2027, kita akan mendatori untuk membangun bensin kita dengan E10 sampai dengan E20," kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan etanol 10 persen dilakukan untuk menciptakan sumber-sumber energi dari nabati.
Kemudian guna membangun kedaulatan energi agar Indonesia mampu mengurangi impor bensin di masa mendatang.
Bahkan mandatori etanol 10 persen turut dibahas ketika pemerintah Indonesia bertemu dengan Presiden Brasil.
Dalam rangka mereplikasi keberhasilan Brasil, Bahlil pun mengirim tim kesana untuk bertukar pandangan.
Lalu agar saling belajar satu sama lain tentang penerapan mandatori etanol di Tanah Air. Sehingga penerapan aturan tersebut dapat berjalan lancar.
