Bahlil Bongkar Jurus Lama Pengusaha Tambang: Main Lobi, Siasati Aturan dan Taklukkan Pejabat

 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia blak-blakan mengungkap praktik lama pengusaha tambang yang kerap menggunakan cara tidak sehat demi meraup keuntungan.

Ia menyebut sebagian pengusaha di masa lalu terbiasa melobi pejabat hingga menyiasati aturan demi kepentingan bisnis.

“Tidak ada pengusaha hebat di dunia Republik ini, terkecuali pengusaha yang pertama, mampu menyiasati aturan. Yang kedua, mampu menaklukkan pejabat,” ujar Bahlil di acara Minerba Convex 2025 di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.

Menurut Bahlil, cara-cara seperti itu harus ditinggalkan jika Indonesia ingin maju dan berdaulat dalam mengelola sumber daya alam.

“Saya mohon, cara-cara lama kita harus tinggalkan untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara,” tegasnya seperti dikutip YouTube Ditjen Minerba TV.

Bahlil juga menolak upaya pihak-pihak yang melobi pemerintah untuk kembali membuka ekspor bahan mentah.

“Banyak yang datang lobi ke saya agar membuka ekspor, kran ekspor barang mentah. Saya katakan kalau begini terus, apa bedanya kita di zaman VOC dengan sekarang,” ujarnya.

“Dulu di zaman VOC itu kan mengambil barang mentah kita, dibawa ke luar, mereka olah di luar, nilai tambahnya di luar, baru dibawa lagi ke dalam negeri. Saya katakan setop, kita harus masuk lembaran baru untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara,” tambahnya.

Bahlil menegaskan, pemerintah kini berkomitmen membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan berbasis nilai tambah melalui hilirisasi industri. Ia mencontohkan keberhasilan kebijakan penghentian ekspor bijih nikel yang justru meningkatkan nilai ekspor nasional secara signifikan.

“Ekspor kita di 2017–2018 dari komoditas nikel itu sekitar USD 3,3 miliar. Kita menyetop ore nikel, kita bangun industrinya. Tahun 2023–2024 total ekspor kita dari sektor nikel sudah mencapai USD 35–40 miliar dolar. Naiknya 10 kali lipat lebih,” kata Bahlil.

Ia menyebut capaian itu sebagai bukti nyata hadirnya negara dalam mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat.

“Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam membangun roadmap pengelolaan sumber daya alam yang berbasis nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.

Bahlil juga menyoroti keberhasilan hilirisasi tembaga, termasuk pembangunan smelter Freeport di Gresik yang disebut sebagai pabrik single line terbesar di dunia. Proyek itu menelan investasi sekitar USD 3 miliar.

“Sekarang dengan konsep hilirisasi, kita mampu melahirkan smelter yang sekarang sudah Freeport bangun di Gresik. Total investasinya USD 3 miliar, dan itu adalah pabrik smelter single line pertama terbesar di dunia,” ujarnya.

Bahlil menambahkan, smelter Freeport kini mampu mengolah sekitar 3 juta ton konsentrat dan menghasilkan 50–60 ton emas per tahun. Sementara itu, perusahaan Aman yang mengolah hampir 1 juta ton konsentrat mampu menghasilkan 18–20 ton emas.

Selain nikel dan tembaga, Bahlil mengatakan pemerintah tengah mendorong hilirisasi di sektor bauksit yang masih memiliki potensi besar. Ia menilai hilirisasi menjadi kunci menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi daerah.

“Ekonomi kita tidak boleh tumbuh di Jakarta, harus di daerah. Caranya apa? Hilirisasi,” tegasnya.

Bahlil mengungkapkan, pemerintah telah menyerahkan sekitar 18–20 proyek hilirisasi kepada Danantara dengan total investasi mencapai USD 38 miliar atau sekitar Rp618 triliun. Proyek tersebut diperkirakan menciptakan sekitar 300 ribu lapangan kerja langsung dan lebih dari 1 juta lapangan kerja tidak langsung.

Di tengah keberhasilan itu, Bahlil mengakui kebijakan hilirisasi sering mendapat tekanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun ia memastikan tidak akan mundur selangkah pun dari arahan Presiden.

“Ketika Indonesia mulai menuju kepada jalur yang sudah direncanakan dengan baik, pasti ada yang tidak nyaman. Tetapi untuk menjalankan arahan Bapak Presiden, jangankan selangkah, sejengkal pun saya akan tidak mundur untuk menghadapi hal-hal seperti ini,” kata Bahlil.

Bahlil menegaskan hilirisasi bukan sekadar program ekonomi, tetapi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan bangsa dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.