AS Kembali Masukkan Tiongkok ke Daftar Hitam Perdagangan Manusia 2025

 Partai Komunis Tiongkok (PKT) kembali dicap sebagai salah satu pelaku perdagangan manusia terburuk di dunia. Hal ini tertuang dalam Laporan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons/TIP) 2025 yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 29 September 2025.

Selama keenam kalinya secara berturut-turut, Tiongkok ditempatkan pada Tingkat 3 – kategori terendah yang menunjukkan bahwa negara tersebut tidak memenuhi standar minimum untuk memerangi perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya signifikan untuk memperbaikinya. 

Laporan yang diluncurkan pada tanggal 29 September itu menggambarkan gambaran suram sebuah negara di mana kerja paksa, penindasan negara, dan eksploitasi tetap menjadi ciri-ciri pemerintahan yang dilembagakan alih-alih penyimpangan.

Kamp Kerja Paksa Xinjiang

Temuan ini merupakan dakwaan yang memberatkan terhadap sistem pemaksaan rezim Tiongkok yang luas, yang meluas dari kamp kerja paksa di Xinjiang hingga pabrik-pabrik yang memasok pasar global, dan bahkan hingga komunitas Tiongkok di luar negeri yang berada di bawah pengawasan transnasional yang terus berkembang.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, Tiongkok terus menunjukkan “kebijakan atau pola” kerja paksa yang meluas di sektor-sektor yang berafiliasi dengan negara, yang paling parah adalah melalui penahanan dan eksploitasi massal terhadap warga Uighur dan minoritas etnis dan agama lainnya di Xinjiang.

Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa praktik-praktik semacam itu bukanlah insiden yang terisolasi tetapi sistematis dan berakar dalam pada mesin kontrol negara. Penilaian resmi menuduh PKT mengoperasikan jaringan luas program kerja paksa yang melibatkan populasi yang ditahan, termasuk tahanan politik, minoritas agama, dan mereka yang dianggap tidak setia pada ideologi partai.

Pabrik-pabrik, lokasi konstruksi, dan badan usaha milik negara disebut-sebut mendapatkan keuntungan langsung dari kumpulan tenaga kerja paksa ini, menghasilkan output ekonomi bernilai miliaran dolar dengan kedok “pelatihan kejuruan” dan “pengentasan kemiskinan.”

Selama bertahun-tahun, Beijing bersikeras bahwa kebijakannya di Xinjiang bertujuan untuk “melawan ekstremisme” dan “meningkatkan lapangan kerja.” Namun, berbagai investigasi internasional dan bukti satelit menunjukkan adanya pusat-pusat penahanan yang luas, kompleks-kompleks berkawat berduri, dan pabrik-pabrik yang terletak berdekatan dengan apa yang disebut fasilitas-fasilitas pendidikan ulang tersebut.

Laporan TIP selaras dengan temuan-temuan ini, yang mencatat bahwa kerja paksa berkaitan erat dengan kebijakan negara dan bukan sekadar hasil sampingan dari korupsi atau pelanggaran hukum setempat.

Barangkali yang paling mengganggu adalah fokus laporan tersebut terhadap meningkatnya penggunaan penindasan transnasional oleh Tiongkok—istilah yang menggambarkan upaya rezim tersebut untuk memperluas jangkauan koersifnya ke luar perbatasannya.

Menurut laporan tersebut, otoritas Tiongkok telah terlibat dalam upaya sistematis untuk memantau, melecehkan, dan mengintimidasi anggota kelompok etnis dan agama minoritas yang tinggal di luar negeri.

Taktik yang digunakan meliputi ancaman terhadap anggota keluarga di Tiongkok, pengawasan digital, dan pemaksaan untuk memaksa individu kembali ke Tiongkok daratan untuk ditahan atau “dididik ulang.”

Laporan tersebut mencatat bahwa tindakan-tindakan ini “memperburuk kerentanan” individu dan komunitas yang menjadi sasaran, sehingga mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia.

Aparatus intimidasi global negara Tiongkok—mulai dari “pusat layanan” kepolisian Tiongkok yang beroperasi di luar negeri hingga jaringan pengawasan yang memantau diaspora—mengilustrasikan bagaimana penindasan dan perdagangan manusia menyatu menjadi satu kontinum kontrol.

Skala kerja paksa di Tiongkok sungguh mengejutkan.

Laporan tersebut, yang mengutip penilaian oleh Organisasi Perburuhan Internasional, memperkirakan bahwa 3,9 juta orang di seluruh dunia menjadi sasaran eksploitasi kerja paksa yang diberlakukan oleh negara, dengan Tiongkok menyumbang bagian yang signifikan.

Korbannya tidak hanya warga Uighur tetapi juga warga Tibet, pengungsi Korea Utara, dan migran domestik yang dipaksa bekerja dengan ancaman hukuman, kehilangan tunjangan kesejahteraan, atau penahanan.

Tingkatan Perdagangan Manusia

Laporan Perdagangan Manusia mengkategorikan negara-negara ke dalam empat tingkatan berdasarkan upaya mereka dalam memerangi perdagangan manusia.

Tingkat 1 mewakili mereka yang sepenuhnya mematuhi standar minimum Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia AS (TVPA), sementara Tingkat 3—yang terendah—mencakup mereka yang gagal memenuhi standar ini dan tidak mengambil tindakan perbaikan yang signifikan.

Penempatan di Tingkat 3 dapat memicu sanksi AS atau pembatasan bantuan asing. Kehadiran Tiongkok yang berkelanjutan dalam kategori ini menggarisbawahi pandangan Washington bahwa praktik rezim tersebut tidak hanya meluas tetapi juga disengaja.

“Rezim Tiongkok tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk pemberantasan perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya signifikan untuk melakukannya,” demikian pernyataan bab Tiongkok dalam laporan tersebut secara gamblang.

Dalam pengantarnya pada laporan TIP 2025, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menekankan bahwa tujuan studi tahunan ini adalah untuk menekan pemerintah agar mengambil tindakan serius terhadap perdagangan dan eksploitasi.

Rubio menggambarkan perdagangan manusia sebagai “kejahatan yang mengerikan dan menghancurkan yang juga memperkaya organisasi kriminal transnasional dan rezim yang tidak bermoral dan anti-Amerika.”

Ia menghubungkan isu tersebut dengan kepentingan geopolitik yang lebih luas, dan menggambarkannya sebagai bagian dari kontes ideologis antara kebebasan dan otoritarianisme.

"Pemerintahan Trump berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Amerika, melindungi pekerja Amerika, dan membela komunitas kami," tulis Rubio, yang membingkai laporan tersebut bukan hanya sebagai dakwaan hak asasi manusia, tetapi juga sebagai elemen konfrontasi strategis dengan rezim yang dituduh mengeksploitasi tenaga kerja demi kekuasaan ekonomi dan politik.

Namun, di Tiongkok, pengakuan atas masalah ini hampir tidak ada. Media yang dikendalikan pemerintah mengabaikan atau menepis tuduhan tersebut sebagai propaganda Barat yang dirancang untuk "menghambat kebangkitan Tiongkok".

Masyarakat sipil dalam negeri, yang seharusnya bisa menyelidiki atau mengungkap pelanggaran, tetap dibungkam oleh sensor ketat dan undang-undang luas yang mengkriminalisasi perbedaan pendapat dengan kedok “keamanan negara.”

LSM yang pernah beroperasi di Tiongkok telah ditutup, jurnalis asing diusir, dan para penyintas kerja paksa dibungkam melalui intimidasi. Hasilnya adalah kekosongan informasi—di mana narasi resmi rezim mendominasi, dan para korban dibuat tidak terlihat.

Bahkan ketika laporan perdagangan manusia muncul, laporan tersebut seringkali dibingkai ulang sebagai kasus kriminal yang tidak terkait dengan kebijakan negara yang sistemik. Pernikahan paksa, eksploitasi tenaga kerja di industri pedesaan, dan perdagangan anak masih luput dari perhatian resmi.

Bagi masyarakat global, masuknya Tiongkok secara terus-menerus ke dalam jajaran pelaku perdagangan manusia terburuk di dunia menimbulkan dilema yang berkepanjangan. Di satu sisi, keterlibatan mendalam Beijing dalam rantai pasokan global berarti bahwa barang-barang yang diproduksi melalui kerja paksa dapat dengan mudah menemukan jalannya ke pasar internasional.

Di sisi lain, pengaruh politik dan ekonomi rezim Tiongkok menghalangi banyak negara dan perusahaan untuk mengambil tindakan tegas.

Laporan TIP menyoroti bahwa kerja paksa yang diberlakukan negara di Tiongkok bukan sekadar masalah domestik—melainkan masalah internasional. Produk-produk yang terkait dengan kerja paksa di Xinjiang, seperti kapas, panel surya, dan barang elektronik, terus beredar secara global, meskipun ada upaya legislatif oleh AS dan beberapa negara Barat untuk memblokir impor tersebut.

Skala besar dan ketidakjelasan rantai pasokan Tiongkok membuat akuntabilitas hampir mustahil.

Apa yang muncul dari laporan tahun 2025 bukanlah potret pemerintah yang berjuang mengatasi masalah kriminal, tetapi potret negara yang telah melembagakan eksploitasi sebagai alat pemerintahan, penindasan, dan pertumbuhan ekonomi.

Perdagangan manusia di Tiongkok, seperti yang dijelaskan oleh laporan AS, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi—tetapi tertanam dalam struktur tatanan politik dan ekonomi PKT.

Enam tahun berturut-turut masuk daftar hitam perdagangan manusia dunia mengungkap kebenaran yang mengganggu: model pengendalian otoriter Beijing bergantung pada komoditi tenaga kerja manusia dan penaklukan seluruh populasi.

Di balik statistik dan jargon kebijakan terdapat realitas pemaksaan massal, dehumanisasi sistemik, dan rezim yang terus menggunakan eksploitasi sebagai senjata kekuasaan.