Top 18+ Gubernur "Geruduk" Menteri Purbaya, Apa Saja Tuntutannya?

— Suasana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa (7/10/2025), mendadak ramai oleh kedatangan 18 gubernur dari seluruh Indonesia.

Mereka datang bersama sejumlah kepala daerah untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai memberatkan pemerintah daerah.

Puluhan kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna menyampaikan keberatan dan sederet tuntutan terkait rencana pemangkasan anggaran TKD tahun 2026.

Tolak Pemotongan TKD hingga 70 Persen

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Kemenkeu itu, para gubernur menegaskan penolakan terhadap pemangkasan TKD yang mencapai 20–30 persen di tingkat provinsi dan bahkan 60–70 persen di sejumlah kabupaten dan kota.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, yang menjadi juru bicara dalam pertemuan tersebut, menyebut kebijakan ini berpotensi melumpuhkan banyak program pembangunan daerah.

“Semuanya tidak setuju karena ada beban PPPK yang cukup besar dan janji pembangunan jalan serta jembatan yang juga besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi, dan di kabupaten bahkan ada yang sampai 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly seusai pertemuan.

Menurut Sherly, pemotongan tersebut membuat banyak daerah terancam tidak mampu menutup pembiayaan gaji PPPK dan tetap menjalankan proyek infrastruktur prioritas.

“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” tambahnya.

Minta Pemerintah Pusat Perhatikan Kondisi Khusus Daerah

Nada keberatan juga datang dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang menilai kebijakan pemangkasan TKD tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial tiap daerah.

“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” kata Muzakir.

Ia menegaskan, daerah-daerah dengan tantangan pembangunan ekstrem seperti Aceh, Papua, dan Maluku membutuhkan perhatian fiskal yang berbeda dibanding wilayah lain.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

 Tuntut Evaluasi dan Dialog Ulang

Para gubernur juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan TKD 2026 serta membuka ruang dialog lanjutan antara pemerintah pusat dan daerah.

Mereka berharap keputusan soal pemotongan tidak diputuskan sepihak, melainkan melalui pembahasan bersama dengan memperhatikan kebutuhan riil dan kapasitas fiskal daerah.

Respons Menteri Purbaya: Kritik Itu Wajar

Menanggapi gelombang protes tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa keberatan para gubernur merupakan hal yang wajar.

“Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” ujarnya.

Namun, Purbaya mengingatkan agar sebelum menuntut tambahan anggaran, pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas belanja publik.

Menurutnya, banyak daerah memiliki serapan anggaran rendah dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang tinggi setiap tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa masalah bukan hanya pada jumlah dana, tetapi pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kalau uangnya banyak tapi tidak dibelanjakan dengan efektif, hasilnya juga tidak akan terasa bagi masyarakat. Kita ingin setiap rupiah yang ditransfer berdampak nyata,” tegasnya.

Purbaya Janji Bahas Ulang TKD 2026

Meskipun kebijakan pemotongan TKD masih dalam tahap perencanaan, Purbaya memastikan belum ada keputusan final.

Ia membuka ruang dialog lanjutan dengan APPSI untuk mencari skema penyesuaian TKD yang lebih proporsional.

“Pemerintah pusat tidak mungkin terus menambah beban anggaran tanpa memastikan efektivitas penggunaannya. Tapi kami terbuka untuk berdiskusi mencari solusi,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan bahwa penyesuaian TKD harus seimbang antara kebutuhan pembangunan daerah dan stabilitas fiskal nasional, terutama karena pemerintah tengah menyiapkan anggaran besar untuk program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kesejahteraan ASN.

Isu Panas Menjelang RAPBN 2026

Rencana pemangkasan TKD menjadi isu fiskal paling hangat menjelang pembahasan RAPBN 2026.

Pemerintah pusat berupaya menata ulang postur anggaran agar program nasional tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara.

Namun, bagi banyak daerah, pemangkasan ini dianggap ancaman langsung bagi layanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar.

Bagi Purbaya, protes dari para gubernur adalah bagian dari dinamika demokrasi fiskal.

“Kritik boleh, tapi kinerja juga harus ikut naik,” katanya menutup pertemuan.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul "18 Gubernur Ramai-ramai “Geruduk” Kemenkeu, Protes Pemotongan Transfer Daerah".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.