MPBI Sebut Dugaan Pengaturan Skor Didasari Fondasi Pembinaan yang Kurang Baik

Ketua Masyarakat Pemerhati Badminton Indonesia (MPBI), Kurniadi, menyatakan dugaan pengaturan skor yang dilakukan oleh atlet Indonesia dipengaruhi dari proses pembinaan yang kurang baik.

Dunia bulu tangkis Indonesia tengah diguncang skandal pengaturan skor. Kabarnya, terdapat tujuh atlet yang diduga terlibat kasus tersebut.

Tiga di antaranya disebut masih aktif sebagai atlet nasional. Sementara, empat lainnya merupakan mantan binaan klub besar.

Menyikapi kabar ini, pihak PP PBSI masih belum memberikan keterangan resminya.

Sementara, Ketua PB Djarum, Yoppy Rosimin, yang sempat menyatakan ada atlet binaannya yang terlibat, belakangan mengaku belum tahu lebih detail apakah benar ada keterlibatan atlet PB Djarum atau tidak.

Terlepas benar atau tidaknya rumor yang beredar, Kurniadi menilai ini berawal dari fondasi yang salah dalam pembinaan bulu tangkis nasional.

Dan itu harus segera dibenahi karena akan menimbulkan efek domino jika didiamkan.

"Menurut saya perbuatan match fixing ini bukan sekadar didasari keinginan mendapatkan uang banyak tapi ada hal lain yang selama ini dianggap remeh padahal mendasar yang efek dominonya akan kemana-mana," kata Kurniadi kepada KOMPAS.com, Jumat (3/10/2025)

"Perbuatan ini pasti diakui semua pihak melanggar nilai/norma sakral olahraga yaitu sportivitas."

"Faktor lain yang saya maksud mendasar adalah begini, secara hipotesis 'perbuatan tidak sportif cenderung dihasilkan dari pembinaan yang tidak sportif'."

"Hipotesis ini memberi penjelasan bahwa sistem pembinaan yang dibangun dengan meremehkan nilai-nilai sportivitas atau bahkan malah membiarkan sportivitas itu diinjak-injak maka akan terbangun sedikit demi sedikit mental jelek pada binaannya," jelasnya.

Lebih lanjut, Kurniadi mengasumsikan bahwa pemain yang diduga terlibat sejatinya mengetahui bahwa perbuatannya salah.

Namun, nyatanya tetap dilakukan karena itu merupakan hasil dari didikan yang kurang menjunjung sportivitas.

"Mental jelek ini akan mudah memunculkan niat dan cepat sekali menangkap kesempatan. Pola pembinaan seperti ini sangat berkontribusi membentuk pelanggaran-pelanggaran sportivitas yang berulang," ujar Kurniadi.

"Mereka yang melakukan ini pastinya juga sudah tahu buruknya perbuatan itu tapi pertanyaannya kenapa berani dilakukan?"

"Kalau masalahnya uang saya rasa bisa saja tapi di era sekarang ini atlet sudah bisa mendapat uang banyak dari sponsor dan hadiah turnamen yang jumlahnya sangat besar," jelasnya.

Jadikan Momentum Evaluasi

Masyarakat Pencinta Bulu Tangkis Indonesia (MPBI) menyampaikan sejumlah catatan kritis seusai pertemuan dengan Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) pada Rabu, 11 Juni 2025.

Dia pun menyerukan agar kasus yang tengah ramai ini bisa dijadikan momentum evaluasi dan perbaikan dari sistem pembinaan bulu tangkis nasional.

Seluruh pihak mulai dari federasi hingga klub harus turut serta memberikan dukungan nyata.

"Untuk mengubahnya tentu ini menjadi tanggung jawab bersama semua stakeholder di pembinaan bulu tangkis nasional. Pengurus Pusat PBSI harus jadi komando untuk serius menegakkan sportivitas,"

"Setidaknya bisa dimulai dari demokratisasi pemilihan Ketua Pengcab/Pengprov, rekrutmen pemain pelatnas, menghilangkan pencurian umur dan mencegah pelatnas menerima atlet yang terbukti melakukan pencurian umur. Selanjutnya dikuatkan pengawasan melalui transparansi pelaksanaannya dan terbuka kritik dari luar."

"Kalau ini dilakukan semua, maka akan terbangun dasar pembinaan yang sportif dan berkelanjutan buat era kepengurusan selanjutnya. Bukan tidak mungkin kelak akan dicatat dengan tinta emas sebagai sejarah awal reformasi pembinaan nasional," tutur dia.

Kurniadi juga mengingatkan satu hal yang juga mesti dilakukan oleh PBSI adalah memberi pendampingan hukum kepada para atlet jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran sebagai bentuk dari keadilan hukum.

"Namun, jangan diabaikan juga oleh PP PBSI untuk membantu advokasi hukum untuk atlet kita yang divonis oleh BWF menjadi tersangka melakukan ini. Mereka kan warga PBSI juga," ujar dia.