Kebudayaan Dinilai Solusi Tepat Atasi Krisis Kepribadian Bangsa
Di tengah berbagai tantangan global yang memengaruhi identitas dan karakter generasi muda, penguatan museum dan kebudayaan dinilai menjadi langkah strategis untuk mengatasi krisis kepribadian bangsa.
Indonesia perlu memperkuat ekosistem permuseuman mulai dari regulasi, pendanaan, kelembagaan hingga partisipasi publik agar museum dapat berfungsi sebagai pusat peradaban dan pembentukan jati diri nasional.
Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana, mengatakan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI bahwa kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.
Menurutnya, gagasan kebudayaan telah menjadi ruh dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas dalam Pasal 32 UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
“Esensi pembangunan bangsa harus dibangun dari kebudayaan. Museum menjadi institusi yang merumahkan, mengkaji, merawat, dan menyampaikan kekayaan peradaban itu kepada generasi berikutnya. Karena itu, museum memiliki posisi yang sangat strategis,” kata Putu dikutip pada Jumat, 5 Juni 2026.
Saat ini, kata Putu, Indonesia memiliki 516 museum, dengan 373 museum telah terdaftar dan sekitar 289 museum telah menjalani standardisasi dan evaluasi. Selanjutnya, ia melihat kehadiran kembali Direktorat Sejarah dan Permuseuman setelah terbentuknya Kementerian Kebudayaan pada 2024 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola museum nasional.
Namun, ia mengingatkan sebagian besar museum di Indonesia dikelola oleh swasta, yayasan, dan perorangan yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan pendanaan hingga dukungan sarana dan prasarana.
“Banyak tokoh dan masyarakat yang mendonasikan tenaga, pikiran, bahkan hartanya untuk membangun museum agar artefak dan karya budaya bangsa tidak seluruhnya keluar negeri dan tetap bisa dinikmati oleh anak bangsa. Museum dibangun bukan untuk profit, tetapi untuk manfaat dan peradaban,” ujarnya.
Kata dia, museum sebagai rumah bagi artefak dan benda cagar budaya yang menjadi bukti perjalanan sejarah bangsa. “Kalau berbicara tempat menyimpan artefak, tidak ada tempat lain selain museum. Museum adalah rumahnya,” imbuh mantan Anggota DPR RI periode 2019-2024 ini.
Untuk itu, Putu menilai museum perlu dimaknai ulang dalam konteks Indonesia modern. Museum bukan sekadar tempat penyimpanan benda bersejarah atau simbol masa lalu, melainkan institusi yang hidup dan berperan dalam membangun karakter bangsa.
“Museum bukan tempat yang diasingkan atau ditinggalkan. Museum adalah pencapaian luhur sebuah bangsa. Museum adalah soko guru bangsa, rumah tertinggi kebudayaan, rumah abadi peradaban, rumah inspirasi, rumah narasi mulia Nusantara, dan rumah peninggalan luhur bangsa,” jelas dia.
Lebih lanjut, Putu menegaskan penguatan museum menjadi semakin penting di tengah tantangan krisis identitas dan kepribadian bangsa. Mengutip pemikiran Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno), Putu mengatakan Indonesia telah berjuang mewujudkan kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, namun pembangunan bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan masih perlu terus diperkuat.
“Bangsa yang besar harus menjadikan kebudayaan sebagai lokomotif pembangunan jati diri dan kehidupan berbangsa. Di berbagai negara maju, kebudayaan menjadi penggerak berbagai sektor pembangunan. Mengutip Bung Karno, berdaulat di politik sudah, berdikari bidang ekonomi sudah, tapi berkepribadian bidang kebudayaan perlu kita pastikan agar akselerasi dan kehadiran Kementerian Kebudayaan sudah tepat,” ujarnya.
Karena itu, AMI mendorong kembali gerakan nasional “Ayo Kunjungi Museum Pertama”. Menurut Putu, museum seharusnya menjadi tujuan awal ketika masyarakat mengunjungi suatu daerah agar dapat memahami sejarah, nilai luhur, artefak, dan identitas budaya setempat sebelum menikmati destinasi wisata lainnya.
“Saya juga mengapresiasi berbagai inisiatif yang mendorong generasi muda lebih dekat dengan museum, termasuk gagasan Museum Passport yang diharapkan mampu meningkatkan minat kunjungan ke museum,” imbuhnya.
Selain aspek edukasi, Putu menyoroti pentingnya kesetaraan dukungan antara museum pemerintah dan museum swasta. Saat ini museum milik pemerintah dapat memperoleh dukungan APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara museum yang dikelola swasta, yayasan, dan perorangan masih memiliki akses yang terbatas terhadap berbagai skema pendanaan.
Karena itu, menurutnya diperlukan formulasi kebijakan yang memungkinkan seluruh museum memperoleh kesempatan yang lebih setara dalam pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana, serta program revitalisasi.
“Kalau kesetaraan itu terwujud, tidak akan ada kesenjangan antara museum pemerintah dan museum swasta. Semua dapat bergerak bersama menjaga warisan budaya bangsa,” tegas dia.
Dalam aspek regulasi, Putu menilai tantangan terbesar permuseuman Indonesia saat ini adalah belum adanya Undang-Undang Permuseuman. Padahal, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait permuseuman.
Menurutnya, posisi museum dalam kedua undang-undang tersebut masih sangat terbatas. Dalam UU Cagar Budaya, museum disebut secara terbatas dan lebih diposisikan sebagai tempat penyimpanan. Sementara dalam UU Pemajuan Kebudayaan, museum belum ditempatkan sebagai institusi strategis yang memiliki peran sentral dalam pelindungan dan pengembangan kebudayaan nasional.
“Rumahnya belum ada. Kita punya regulasi cagar budaya dan pemajuan kebudayaan, tetapi belum memiliki Undang-Undang Permuseuman. Karena itu penguatan regulasi menjadi kebutuhan mendesak,” katanya.
Dengan penguatan regulasi, kata Putu, untuk mendukung upaya repatriasi artefak dan benda budaya Indonesia yang saat ini masih berada di luar negeri. Menurutnya, keberadaan Undang-Undang Permuseuman akan memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan pemulangan warisan budaya bangsa.
Ia mengingatkan sejumlah regulasi dan pedoman yang berlaku saat ini masih membuka ruang penggunaan replika atau perbanyakan koleksi, sementara aspek perlindungan terhadap koleksi asli dan mekanisme peminjaman benda cagar budaya perlu diperkuat.
“Warisan budaya dan artefak bangsa memiliki nilai yang tidak dapat digantikan dengan uang. Karena itu perlindungan terhadap koleksi harus menjadi perhatian serius dalam penguatan regulasi ke depan,” katanya.
Selain mendorong lahirnya Undang-Undang Permuseuman, AMI mengusulkan revisi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan agar posisi museum sebagai institusi strategis kebudayaan semakin kuat. Serta, pembentukan badan khusus menangani museum, cagar budaya, dan pemajuan kebudayaan guna memperkuat koordinasi kebijakan nasional.
Sementara itu, Putu menilai keterlibatan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat melalui pola kemitraan yang lebih inklusif. Menurutnya, kajian mengenai insentif dapat mendorong kontribusi masyarakat dan dunia usaha terhadap pengembangan museum, termasuk pengembalian artefak budaya Indonesia ke tanah air.
Sebagai visi jangka panjang, kata Putu, AMI mengusulkan terwujudnya konsep “Negeri Beribu Museum”, pembangunan museum di berbagai situs cagar budaya, museum pahlawan, museum tokoh bangsa, museum keraton Nusantara, hingga perancangan Museum Agung Peradaban Nusantara sebagai simbol perjalanan sejarah dan kebudayaan Indonesia.
“Harapan kami, Indonesia tidak hanya kuat secara ekonomi dan politik, tetapi juga menjadi bangsa yang berkepribadian kuat dalam kebudayaan. Karena budaya memiliki kekuatan untuk menyatukan, memberi inspirasi, dan menjaga keberlanjutan peradaban bangsa,” pungkasnya.
