Imbas Efisiensi, Kadishub DKI Sebut Subsidi TransJakarta Hanya Cukup untuk 9 Bulan
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan subsidi anggaran untuk TransJakarta mengalami kendala akibat efisiensi APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Dia menjelaskan adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun membuat subsidi untuk TransJakarta, MRT, maupun LRT belum bisa diberikan untuk setahun penuh.
Ilustrasi penumpang bus Transjakarta
“Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin kita mengalami efisiensi, karena ada pemotongan DBH kurang Rp15 (triliun),” kata Syafrin dalam keterangannya dikutip Kamis, 15 Januari 2026.
“Sehingga untuk anggaran TransJakarta maupun MRT dan LRT itu belum bisa full diakomodir dalam APBD,” sambungnya.
Menurut Syafrin, untuk subsidi TransJakarta sendiri Pemprov DKI baru bisa mengakomodir hanya untuk sembilan bulan atau sampai September 2026.
“Dan untuk TransJakarta sendiri itu kami perhitungkan itu baru sekitar, bisa meng-cover sekitar 9 bulan,” kata dia.
Kendati demikian, pihaknya berharap akan ada penyesuaian pada APBD DKI Jakarta, sehingga subsidi untuk transportasi massal di Jakarta dapat diberikan penuh untuk setahun.
“Oleh sebab itu untuk triwulan keempat, itu nanti kita harapkan bisa ditutupi dari pembahasan APBD Perubahan nantinya,” ungkap Syafrin.
Sebagai informasi, APBD DKI Jakarta mengucurkan dana sekitar Rp3,75 triliun untuk subsidi TransJakarta tahun ini.
Ilustrasi Bus Transjakarta
Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya di mana total subsidi yang diberikan untuk TransJakarta sebesar Rp4,1 triliun untuk setahun.
Penurunan terjadi akibat adanya efisiensi APBD Jakarta tahun 2026. Tahun ini, jumlah APBD Jakarta hanya Rp81,32 triliun, menurun dari tahun 2025 sebesar Rp91,86 triliun.
