RI Harus Waspada Karena Ekonomi Global 2026 Bakal Makin Melambat, Ini Gejalanya

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan mengatakan, salah satu ancaman dan risiko bagi perekonomian nasional Indonesia tahun ini, adalah masih akan terjadinya perlambatan pada perekonomian global di tahun 2026.

Hal itu antara lain dapat dilihat dari perlambatan ekonomi yang masih akan dialami baik oleh China maupun Amerika Serikat (AS), sebagai mesin-mesin pertumbuhan ekonomi dunia.

"Dimana misalnya China yang mengalami deflasi walaupun angka resminya mengatakan 5 persen, tapi banyak orang meragukan apakah benar 5 persen. Karena perkiraannya mungkin hanya sekitar 2 persen," kata Deni dalam Media Briefing 'Outlook 2026: Ancaman dan Risiko Instabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik' secara virtual, Rabu, 7 Januari 2026.

"Begitu juga Amerika Serikat yang menghadapi tekanan dari public debt dan defisit anggaran yang besar, yang membuat tekanan inflasi di sana juga besar," ujarnya.

Nahasnya, hal serupa diakui Deni juga terjadi di belahan dunia lain seperti misalnya Eropa, Inggris, dan Jerman, yang dipastikan juga turut berimplikasi ke perekonomian dunia. Sehingga, menurutnya pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2026 akan sangat muram dan lebih melambat dari sebelumnya.

Bahkan, hal itu juga masih ditambah dengan meningkatnya risiko geopolitik seperti misalnya dari krisis Venezuela usai serangan AS beberapa waktu lalu, dan peningkatan ekskalasi usai China menggelar latihan militer di dekat Taiwan yang juga turut meningkatkan instabilitas geopolitik dunia.

"Dan selain pertumbuhan yang melambat, ada berbagai faktor eksternal yang bisa menimbulkan situasi yang lebih memburuk, dan itu juga turut memberi tekanan pada stabilitas perekonomian Indonesia," ujarnya.

Dari sisi restriksi perdagangan, nyatanya langkah Presiden AS, Donald Trump, yang memberlakukan tarif resiprokal tahun lalu, juga turut diikuti oleh sejumlah negara Eropa seperti misalnya Belanda. Dimana, Negeri Kincir Angin itu telah melarang ekspor chip maker dari Nexperia, sehingga hal itu mengganggu supply chain dunia di bidang otomotif dan di bidang elektronik.

Langkah serupa juga dilakukan China yang melarang ekspor rare earth sekaligus mengeluarkan stimulus yang besar, sebagaimana yang dilakukan Jepang. Serta, tekanan fiskal bagi Inggris dan Jerman akibat beban perlindungan sosial mereka yang meningkat, seiring anjloknya sektor penerimaan.

"Jadi semuanya itu meningkatkan ketidakpastian dan bisa menimbulkan volatilitas di financial market, serta akan berimplikasi pada Indonesia. Termasuk pengaruhnya lewat harga produk komoditas di Indonesia," kata Deni.

Dia menjelaskan, hal-hal itu tentunya juga akan menimbulkan kekhawatiran sebagaimana yang terjadi di tahun lalu. Dimana terjadi arus modal keluar besar-besaran secara tiba-tiba, baik di pasar modal maupun pasar obligasi, yang menekan nilai tukar rupiah serta berimplikasi pada cost of borrowing dari SBN Indonesia.

Sehingga, meskipun tahun lalu IHSG sempat menyentuh all-time high atau rekor tertingginya, namun di saat yang bersamaan sebenarnya capital outflow atau arus modal keluar dari pasar modal maupun pasar obligasi juga sangat besar.

"Sementara balance of payment atau neraca pembayaran kita makin lama juga makin defisit dan makin membesar, serta memberi tekanan pada cadangan devisa kita. Sehingga kalau kita lihat, nilai tukar rupiah tahun lalu mengalami pelemahan terhadap dolar AS, di saat mata uang yang lain itu menguat terhadap dolar AS. Itu yang terjadi di sektor eksternal," ujarnya.