Baru 10 Hari Berdamai, Thailand Tuduh Kamboja Langgar Gencatan Senjata

Thailand menuduh Kamboja melanggar gencatan senjata yang telah berlangsung selama 10 hari setelah sebuah insiden lintas perbatasan pada Selasa, 6 Januari 2026, melukai seorang tentara Thailand. Namun, pihak Kamboja membantah tuduhan tersebut dan menyebut ledakan yang terjadi sebagai kecelakaan internal.

Melansir CNA, Selasa, 6 Januari 2026, militer Thailand mengatakan pasukan Kamboja menembakkan mortir ke wilayah Provinsi Ubon Ratchathani pada Selasa pagi, menyebabkan seorang tentara Thailand terluka akibat serpihan peluru.

Insiden itu dinilai sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang disepakati kedua negara pada 27 Desember lalu.

Dalam pernyataan lanjutan, militer Thailand menyebut pihak Kamboja telah menghubungi unit militer Thailand dan menyatakan tidak memiliki niat menembak ke wilayah Thailand. Phnom Penh, menurut Bangkok, mengklaim insiden tersebut terjadi akibat kesalahan operasional personel Kamboja.

Meski demikian, militer Thailand memperingatkan bahwa pihaknya dapat mengambil tindakan balasan jika insiden serupa kembali terjadi.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, mengatakan dua tentara Kamboja terluka—satu di antaranya dalam kondisi serius—akibat ledakan di Provinsi Preah Vihear, wilayah Kamboja yang berbatasan langsung dengan Ubon Ratchathani.

Menurut Socheata, ledakan terjadi saat pasukan Kamboja tengah melakukan tugas pengaturan dan penertiban, ketika sebuah “tumpukan sampah” tiba-tiba meledak. Ia tidak menyinggung tuduhan Thailand terkait tembakan mortir, namun menyatakan bahwa tim koordinasi perbatasan kedua negara telah berkonsultasi untuk membahas insiden tersebut.

Ledakan itu terjadi di kawasan Segitiga Zamrud, wilayah perbatasan sensitif tempat Thailand, Kamboja, dan Laos bertemu. Kawasan ini kerap menjadi titik panas sengketa, termasuk insiden pada Mei lalu yang menewaskan seorang tentara Kamboja dan kembali memicu ketegangan.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan pemerintahnya telah mengajukan protes resmi kepada Phnom Penh, dengan menegaskan bahwa gencatan senjata telah dilanggar.

"Di tingkat militer ke militer, kami telah diberitahu bahwa insiden itu adalah kecelakaan, tetapi kami sedang mencari klarifikasi tentang bagaimana tanggung jawab akan diambil," kata Anutin kepada wartawan di Bangkok.

Ia juga menegaskan bahwa Thailand memiliki kemampuan untuk merespons jika situasi memburuk, meskipun tetap mengedepankan stabilitas kawasan.

Konflik antara Thailand dan Kamboja berakar dari sengketa demarkasi perbatasan sepanjang sekitar 800 kilometer yang berasal dari era kolonial. Perselisihan itu mencakup klaim wilayah serta situs kuil bersejarah berusia ratusan tahun, dan telah beberapa kali memicu bentrokan bersenjata.

Di bawah kesepakatan gencatan senjata Desember, kedua negara sepakat menghentikan tembakan, membekukan pergerakan pasukan, serta bekerja sama dalam pembersihan ranjau darat di wilayah perbatasan.

Sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan, Thailand pada 31 Desember lalu membebaskan 18 tentara Kamboja yang ditahan sejak bentrokan perbatasan pada Juli, yang menewaskan puluhan orang. Bangkok menyebut langkah itu sebagai wujud niat baik, sementara Phnom Penh berharap pembebasan tersebut dapat memperkuat kepercayaan bersama.

Meski demikian, ketegangan masih berlanjut. Pekan lalu, Kamboja meminta Thailand menarik pasukan dari sejumlah wilayah perbatasan yang diklaim sebagai bagian dari teritorinya. Militer Thailand menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pasukannya berada di wilayah yang secara historis merupakan bagian dari Thailand.

Kementerian Pertahanan Kamboja menyatakan telah mengusulkan pertemuan komite perbatasan bilateral dengan Thailand yang dijadwalkan berlangsung di Provinsi Siem Reap bulan ini.

Namun Bangkok sebelumnya menyatakan pembahasan lanjutan mengenai survei dan penetapan batas wilayah kemungkinan baru dapat dilakukan setelah pemilihan umum Thailand pada 8 Februari mendatang.