Krisis Finansial Cekik PBB, Tunggakan Iuran Anggota Capai Rp26,7 Triliun

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres memperingatkan bahwa badan dunia tersebut tengah menghadapi kondisi keuangan yang sangat kritis akibat tunggakan iuran negara anggota yang mencapai hampir $1,6 miliar (sekitar Rp26,7 triliun)

Dalam pemaparannya kepada Komite Kelima pada Senin, 1 Desember 2025, Guterres dilansir UN News, menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran yang kronis kini menghambat kemampuan PBB untuk menjalankan fungsi utamanya, bahkan ketika pemangkasan anggaran besar-besaran sedang dibahas oleh komite anggaran utama Majelis Umum.

"PBB menghadapi posisi kas yang paling rapuh dalam beberapa tahun terakhir, meskipun pengurangan tajam telah dimasukkan dalam rencana anggaran tahun depan," ujarnya. 

Ia menekankan bahwa, "Likuiditas masih rapuh, dan tantangan ini akan terus berlanjut terlepas dari anggaran akhir yang disetujui," seraya merujuk pada "volume tunggakan yang tidak dapat diterima" dari Negara-negara Anggota.

PBB menutup tahun 2024 dengan iuran yang belum dibayar sebesar $760 juta. Selain itu, kontribusi sebesar $877 juta yang jatuh tempo untuk tahun 2025 juga belum diterima, sehingga total tunggakan mencapai sekitar $1,586 miliar. Hingga kini, baru 145 dari 193 negara anggota yang melunasi iuran untuk tahun 2025.

Kontributor utama seperti Amerika Serikat dan Rusia masih menunggak, sementara Tiongkok telah membayar penuh pada 29 Oktober.

"Saya telah berulang kali mengimbau Negara-negara Anggota untuk melunasi iuran mereka yang telah ditaksir secara penuh dan tepat waktu," kata Guterres. Ia memperingatkan bahwa kekurangan dana membuat organisasi tersebut harus beroperasi jauh di bawah tingkat anggaran yang disetujui.

Anggaran Dipangkas dan PHK Karyawan

Peringatan tersebut disampaikan di tengah pembahasan revisi anggaran rutin PBB untuk 2026 yang mencakup pemangkasan struktural besar dalam inisiatif reformasi UN80—program efisiensi yang bertujuan memodernisasi operasi sekaligus menurunkan biaya.

Dalam usulan revisi, anggaran rutin PBB pada 2026 diproyeksikan mencapai $3,24 miliar (sekitar Rp54 triliun), atau turun $577 juta setara 15,1 persen dari tahun 2025. Sekitar 2.681 posisi pekerjaan juga akan dihapus, berkurang 18,8 persen dari jumlah saat ini.

Selain itu, misi politik khusus akan terkena pemotongan lebih dari 21 persen dibandingkan 2025, dipicu oleh penutupan sejumlah misi dan penyederhanaan struktur staf.

Langkah penghematan turut mencakup konsolidasi pemrosesan penggajian menjadi satu tim global di tiga pos tugas, serta pembentukan pusat administrasi bersama yang dimulai di New York dan Bangkok.

Sekretariat PBB juga meninjau fungsi-fungsi yang dapat dipindahkan ke wilayah dengan biaya operasional lebih rendah. Sejak 2017, penghentian sewa di New York telah menghemat $126 juta, dengan proyeksi tambahan penghematan $24,5 juta per tahun mulai 2028.

Rencana efisiensi tersebut juga menganggarkan biaya pemutusan hubungan kerja dan relokasi satu kali sebesar $5,4 juta, dengan program keluar sukarela untuk meminimalisir pemutusan kerja yang tidak diinginkan.

Kendati demikian, tambah Guterres, alokasi anggaran bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tidak akan dikurangi karena sangat diperlukan untuk merespons krisis kemanusiaan di Gaza.