Jerman Dibuat Pusing Tujuh Keliling

Suatu hari di tahun 2018, Horst Kreuter, geolog Jerman, dan Francis Wedin, geolog Australia, menatap panasnya mata air di barat daya Jerman.

Dari sana lahirlah ide, yaitu mengekstrak lithium sekaligus menghasilkan listrik dan panas. Dari gagasan itu lahirlah Vulcan Energy, startup yang diprediksi bisa memenuhi lebih dari 40 persen kebutuhan lithium Eropa. Namun, dunia investasi Jerman menertawakan idenya itu.

"Kami mendatangi investor lokal, bahkan ke bursa Frankfurt, mereka menertawakan ide kami. Sayang, investor Australia justru menunjukkan ketertarikan," kata Kreuter, seperti dikutip dari situs DW, Rabu, 19 November 2025.

Harga bukan segalanya

Meski Vulcan Energy berhasil memperoleh izin membangun fasilitas komersial, perusahaan Jerman lebih memilih membeli lithium murah dari China. Sebaliknya, investor Prancis, Belgia, dan Korea Selatan justru sudah memenuhi buku pesanan startup itu untuk sepuluh tahun ke depan.

"Perusahaan Jerman lupa bahwa mereka juga harus berinvestasi agar sumber daya tersedia di dalam negeri," tegas Kreuter. Jika memproduksi lithium saja sudah sulit, Logam Tanah Jarang (rare Earth) bahkan lebih dramatis.

China saat ini menguasai pasar dunia untuk penambangan dan pengolahan rare Earth. Beijing sudah sejak lama meniti dominasi dengan rajin membeli konsesi tambang di luar negeri, dan memperkuat kapasitas domestik.

Pada 9 Oktober 2025, Pemerintah China memperketat kontrol ekspor, termasuk kemungkinan penghentian total penjualan logam tanah jarang untuk negara-negara Barat.

"Tanpa bahan baku ini, tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Motonya saat ini bukanlah bersantai, melainkan bergegas," kata Nicola Beer, wakil direktur Bank Investasi Eropa (EIB).

Uni Eropa menyadari risiko itu. Bank Investasi Eropa (EIB) menyiapkan dana awal 2 miliar Euro (hampir Rp39 triliun) untuk membebaskan Eropa dari ketergantungan ekspor China. Investasi ini mencakup penambangan, pengolahan, daur ulang, dan substitusi logam tanah jarang. Sementara di dalam negeri, pemerintah Jerman baru tersadar.

"Kita menyaksikan pergeseran tektonik pusat kekuasaan dunia. Strategi memperkuat teknologi kini menjadi soal keamanan nasional. Apakah kita sebagai orang Jerman atau Uni Eropa akan punya kesempatan untuk melindungi kemerdekaan kita, kemakmuran, keamanan dan yang tak kalah penting demokrasi di dunia yang berubah kian dramatis ini? Pertanyaan ini belum terjawab," ungkap Kanselir Friedrich Merz.

Jerman sejak lama mendebatkan strategi suplai bahan baku industri dan energi. Strategi nasional pertama diumumkan 2010, yang diperbarui 10 tahun kemudian, sebelum lahir dana 1 miliar euro (Rp19,4 triliun) pada 2024.

Sasarannya adalah memperkuat wewenang pemerintah pusat untuk terlibat dalam proyek tambang, demi mengamankan suplai industri domestik. Tapi sejauh ini belum sekeping uang pun yang dikucurkan.

Debat terlambat, risiko membengkak

Kementerian Ekonomi dan Energi Jerman mengumumkan pada November 2025 bahwa dana penambangan siap diluncurkan. Saat ini, tiga proyek sedang menjalani tinjauan akhir untuk kelayakan pendanaannya, salah satunya, menurut ahli geologi Horst Kreuter, adalah proyek ekstraksi litium Vulcan Energy.

Pelaku industri menilai langkah pemerintah terlambat, kata Anne Lauenroth dari Asosiasi Industri Jerman (BDI). Studi menunjukkan bahwa mulai sekitar 2030 dan seterusnya, pasokan bahan baku global tidak akan lagi bisa mengimbangi permintaan.

"Jika kita tidak berasumsi skenario terburuk, yaitu seluruh lini produksi akan terhenti, maka kita akan membicarakan kenaikan harga dan kekurangan," tuturnya.

Untuk lebih mandiri, Jerman membutuhkan investasi "dalam jumlah miliaran Euro". Namun, biaya tersebut juga menjadi "masalah besar" bagi perusahaan. Lauenroth mengeluhkan soal "kesenjangan diversifikasi" yang perlu dijembatani.

"Maksud saya bukanlah bahwa negara harus mengatur segalanya atau menggelontorkan uang pembayar pajak." Menurutnya, pemerintah harus memberikan jaminan dan pembiayaan bersama untuk mendistribusikan beban biaya. "Ini tentang hubungan baru, bagaimana kita sebagai industri dan politik bekerja sama."

Asosiasi industri menuntut pembentukan cadangan bahan baku penting nasional, seperti yang telah lama dilakukan AS, misalnya, untuk industri pertahanan. Pemerintah Jepang juga mengambil tindakan serupa usai China memberlakukan larangan ekspor tanah jarang pada 2010.

Lauenroth menunjuk sebuah badan bahan baku di Jepang dengan 1.000 karyawan dan anggaran sebesar 14 miliar Euro (hampir Rp272 triliun), yang bertanggung jawab untuk memastikan pasokan. Ini termasuk, misalnya, subsidi tambang tanah jarang di Australia, yang tidak kompetitif karena harga dumping China.

Bukan akhir kapitalisme pasar

Pemerintah Jerman menegaskan tidak bisa menggantikan keputusan bisnis. "Jika membeli hanya berdasarkan harga, ketergantungan tetap ada,” kata Matthias Koehler. "Kita harus mempertahankan ekonomi pasar," imbuhnya.

Menurutnya, lembaga penimbunan komoditas oleh negara tidak realistis, mengingat banyaknya pelaku industri di Jerman. Dikhawatirkan, pengumpulan bahan baku tidak mencerminkan kebutuhan, dan sebabnya tidak digunakan.

Namun, pelaku industri justru menilai kekhawatiran tersebut berlebihan. China sudah memikirkan lima tahun ke depan, bahkan dekade berikutnya. Lauenroth menegaskan: tanpa strategi nasional terpadu untuk teknologi dan sumber daya, Jerman dan Uni Eropa akan selalu bisa diperas secara geopolitik.