Kepercayaan Publik Naik 76%, Haidar Alwi: Polri Tunjukkan Reformasi Nyata
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi, menyebut lonjakan kepercayaan ini sebagai bukti bahwa Polri mampu melakukan pembenahan cepat dan terukur.
“Angka ini bukan sekadar refleksi dari keberhasilan komunikasi publik atau perbaikan citra, melainkan bukti bahwa Polri mampu bekerja dengan cepat, terukur, dan adaptif dalam memulihkan legitimasi institusi pasca ujian berat kerusuhan Agustus 2025,” ujar Haidar, Jumat, 14 November 2025.
Menurutnya, Polri berhasil membalikkan tekanan opini publik dalam waktu singkat dan mengembalikan posisinya sebagai institusi kunci dalam keamanan nasional.
Ia menegaskan keberhasilan ini tidak datang tiba-tiba. Ada peran penting Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mempercepat perbaikan internal.
“Tim ini bukan hanya simbol reformasi, melainkan instrumen manajerial yang memastikan setiap lini organisasi bergerak menuju arah yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” jelas Haidar.
Meski tim tersebut baru berdiri sekitar empat pekan sebelum survei dilakukan, Haidar memastikan Kapolri telah mengambil langkah reformasi sejak hari-hari pertama setelah kerusuhan.
Ia menyebut perbaikan kali ini terasa lebih konkret, terlihat dari meningkatnya respons cepat aparat, pelayanan administratif yang lebih baik, hingga sikap humanis yang makin dominan di lapangan.
Polri, lanjutnya, kini tidak hanya menegakkan hukum, namun juga memperbaiki bagaimana institusi ini dipersepsikan dan dirasakan oleh masyarakat.
Yang menarik, kenaikan kepercayaan terjadi di tengah ekspektasi publik yang semakin tinggi. Di era digital, satu kejadian bisa viral dan memicu krisis reputasi dalam hitungan jam.
“Polri menyadari hal ini, dan strategi komunikasi mereka kini lebih tangkas, berbasis data, dan berorientasi solusi. Tidak defensif,” kata Haidar.
Pendekatan itu dinilai berhasil meredam narasi negatif sekaligus memperkuat kembali keyakinan publik bahwa Polri benar-benar berbenah.
Namun Haidar mengingatkan, keberhasilan ini justru menjadi tantangan baru. Kepercayaan publik bersifat dinamis dan harus dipertahankan lewat konsistensi.
“Polri tidak boleh terjebak euforia angka survei. Tantangan terbesar adalah menjaga momentum, agar reformasi tidak berhenti sebagai pemulihan citra, tapi menjadi budaya kerja baru,” tegasnya.
Ia menilai disiplin, integritas, dan transparansi harus terus menjadi roh institusi. Kritik publik pun harus dilihat sebagai bagian dari mekanisme sosial yang memperkuat akuntabilitas Polri.
Ke depan, Haidar menilai Polri perlu memperkuat fungsi pengawasan internal, memperluas kanal pengaduan masyarakat, dan mempercepat digitalisasi layanan agar transparansi berkelanjutan.
Pemulihan kepercayaan masyarakat pascakerusuhan, katanya, adalah bukti bahwa Polri merupakan institusi yang tangguh dan mampu beradaptasi.
“Polri hari ini telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin dan nyata. Tugas berikutnya adalah memastikan perubahan itu permanen, bahwa Polri dipercaya bukan hanya karena citra, tetapi karena benar-benar menjadi simbol keadilan dan pelindung rakyat Indonesia,” tutup Haidar.
