Kebut Realisasi Anggaran, Bahlil Tugaskan PLN Serap Rp 4,35 Triliun
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menugaskan PT PLN (Persero) untuk menyerap anggaran tambahan sebanyak Rp 4,35 triliun, guna mempercepat realisasi anggaran.
Hal itu diungkapkan Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
"Sekitar Rp 4,35 triliun yang menjadi penugasan ke PLN untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis," kata Bahlil, Selasa, 11 November 2025.
Dirut PLN Darmawan Prasodjo.
Bahlil melaporkan, realisasi anggaran Kementerian ESDM per 10 November 2025 mencapai sebesar 31,12 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 14,1 triliun. Dimana anggaran awal yakni sebesar Rp 8,3 triliun sebelum dipangkas karena efisiensi, hingga menjadi Rp 7,8 triliun.
Apabila persentase realisasi anggaran dihitung dari pagu awal maka realisasi anggaran Kementerian ESDM sudah mencapai 62,86 persen per 10 November 2025.
Namun seiring berjalan waktu, Kementerian ESDM mendapat anggaran tambahan pada Agustus 2025, sehingga pagu untuk Kementerian ESDM naik menjadi Rp 14,1 triliun. Penambahan anggaran itu dilakukan untuk membiayai program-program strategis Kementerian ESDM, seperti misalnya bantuan pemasangan baru listrik (BPBL).
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
“Karena anggarannya baru muncul di bulan Agustus, maka September-Oktober baru kami melakukan tender. Nah, sekarang baru penyerapannya kurang lebih sekitar 2,48 persen di bulan November,” ujar Bahlil.
Karenanya, demi menyerap anggaran tersebut, Bahlil pun menugaskan PLN untuk mempercepat penyerapan anggaran. Dia meyakini PLN bisa menyerap anggaran tersebut, karena mereka sudah memiliki infrastruktur yang memadai.
“Di prognosa, kami rencanakan untuk di 2025 Desember itu bisa mencapai 92 persen,” ujarnya.
Secara rinci pagu anggaran Kementerian ESDM per unit antara lain yakni Rp 646,4 miliar untuk Sekretariat Jenderal (realisasi 68,95 persen); Inspektorat Jenderal sebesar Rp 128,1 miliar (realisasi 67,81 persen); Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp 5,367 triliun (realisasi 33,84 persen).
Kemudian untuk Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan pagu sebesar Rp 4,35 triliun (realisasi 3,21 persen); Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara sebesar Rp 768 miliar (realisasi 61,16 persen); Setjen Dewan Energi Nasional sebesar Rp 64,6 miliar (realisasi 75,88 persen); Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM sebesar Rp 576,7 miliar (realisasi 80,97 persen).
Selanjutnya untuk Badan Geologi dengan pagu anggaran sebesar Rp 1,599 triliun (realisasi 33,63 persen); BPH Migas sebesar Rp 159,1 miliar (realisasi 77,06 persen); Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebesar Rp 366 miliar (realisasi 52,49 persen); dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dengan pagu anggaran sebesar Rp 77,2 miliar (realisasi 81,36 persen).
