Purbaya Bongkar 15 Pemda Punya Saldo Mengendap Terbanyak Jelang Akhir Tahun, Ini Daftarnya

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

 Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga triwulan ketiga tahun 2025 masih lambat, padahal pemerintah pusat sudah cepat menyalurkannya ke daerah. 

"Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat, sekarang giliran pemda memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat," kata Purbaya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

Pelambatan realisasi belanja APBD memicu penambahan simpanan anggaran pemerintah daerah yang belum terserap di bank hingga mencapai Rp234 triliun. "Jadi jelas ini bukan uangnya tidak ada tetapi kecepatan eksekusi," ungkapnya 

Ia menitip pesan kepada TPID dan OPD yang menangani keuangan daerah dan pembangunan untuk mengelola dana pemda di bank dengan efisien.

"Jangan biarkan uang tidur, uang harus kerja, bantu ekonomi daerah," kata Purbaya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

"Kedua saya minta pemda mengakselerasi belanja yang produktif, jangan nunggu akhir tahun, jangan nunggu uang parkir di kas daerah," sambungnya

Terakhir, pesan Purbaya, menjaga tata kelola dan integritas. "Kepercayaan publik dan investor itu modal utama, sekali hilang membangunnya butuh waktu lama," ungkapnya

Berikut 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi per September 2025: 

1. Provinsi DKI Jakarta Rp, 14,6 triliun

2. Provinsi Jawa Timur Rp 6,8 triliun

3. Kota Banjarbaru Rp5, 1 triliun

4. Provinsi Kalimantan Utara Rp4,7 triliun

5. Provinsi Jawa Barat Rp4,1 triliun

6. Kabupaten Bojonegoro Rp3,6 triliun

7. Kabupaten Kutai Barat Rp3,2 triliun

8. Provinsi Sumatera Utara Rp3,1 triliun

9. Kabupaten Kepulauan Talaud Rp2,6 triliun

10. Kabupaten Mimika Rp2,4 triliun

11. Kabupaten Badung Rp2,2 triliun

12. Kabupaten Tanah Bumbu Rp2,11 triliun

13. Provinsi Bangka Belitung Rp2,10 triliun

14. Provinsi Jawa Tengah Rp1,9 triliun

15. Kabupaten Balangan Rp1,8 triliun