Wali Murid SDIT Al Izzah Serang Tolak MBG: Anak Diantar Sopir Naik Pajero, Dikira Saya Tidak Mampu
Sejumlah orangtua murid Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah, Kota Serang, Banten, menyatakan keberatan terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah berjalan di sekolah tersebut.
Alasan penolakan disampaikan karena sebagian besar siswa dinilai berasal dari keluarga yang cukup mampu secara finansial.
“Maaf anak-anak sebagian besar anak Al Izzah sopirnya satu-satu, kalau kumpul wali murid rata-rata (mobilnya) Pajero, Fortuner, Rp 700 juta itu (harganya). Sopirnya satu-satu, gajinya sebulan Rp 3 juta,” ujar salah satu wali murid, Hayati Nufus, dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Rabu (1/10/2025).
Anak Pertanyakan MBG
Hayati mengungkapkan, anaknya sendiri pernah merasa heran ketika menerima makanan dari program MBG di sekolah. Ia menilai program tersebut tidak tepat sasaran.
“Anak saya sampai rumah, ‘Bunda emang boleh ya kita makan MBG? Bukannya itu untuk anak yang enggak mampu? Emang Bunda merasa enggak mampu ya sampai aku makan MBG?’” kata Hayati menirukan ucapan anaknya.
Kekhawatiran soal Dapur MBG di Sekolah
Penolakan juga datang dari wali murid lain, Baim Aji. Ia menolak keberadaan dapur MBG di dalam lingkungan sekolah karena dianggap dapat mengganggu kenyamanan siswa dan menimbulkan risiko.
“Itu fasilitas sekolah jadi terganggu. Kita mau anak sekolah dengan nyaman. Biasanya ada kantin, tempat makan yang tertata. Siswa (sekarang) harus keluar area sekolah,” ujar Baim.
Ia menambahkan, aktivitas keluar-masuk orang dan kendaraan yang berkaitan dengan dapur MBG bisa membahayakan keselamatan anak-anak.
“Kalau memang masih ada penolakan dari wali murid, ya kemungkinan besar akan diputus,” kata Baim.
Sikap Yayasan Al Izzah
Sementara itu, Ketua Yayasan Al Izzah, Muhamad Arifin, menyebut pihaknya belum mengambil keputusan final terkait penolakan wali murid tersebut.
Menurutnya, sikap yayasan harus dibicarakan lebih lanjut bersama dewan pembina.
“Tapi kita di yayasan itu memang tujuannya adalah mengawal kebijakan dari pemerintah pusat. Bahwa MBG itu berhak bagi anak-anak bangsa Indonesia itu,” ujar Arifin.
Berdasarkan polling internal sekolah, 72 persen orangtua murid mendukung program MBG, sedangkan 25 persen menolak.
“Maka, kita bersepakat tadinya dengan wali murid itu bahwa ini kita juga bertanggung jawab kan kepada orang-orang yang sudah mengisi (polling),” kata Arifin.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .
