PKB Wanti-wanti Pemerintah Tak Masukkan Orang Kontroversial ke Komite Reformasi Kepolisian

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid mewanti-wanti pemerintah untuk tidak melibatkan orang yang kontroversial dalam Komite Reformasi Kepolisian.

"Setidaknya jangan memasukkan orang yang kontroversi. Saya sarankan seperti itu," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 22 September 2025.

Usulan itu disampaikan Jazilul mengingat Polri saat ini menjadi sorotan publik.

"Ya saranlah, saran supaya tidak memasukkan orang yang membuat kontroversi di masyarakat. Apalagi Polri kan sedang menjadi sorotan," tutur Wakil Ketua Umum PKB itu. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto berencana membentuk Komite Reformasi Kepolisian dalam rangka perbaikan dan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh terhadap Polri.

Rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian itu diungkap langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. 

"Tentunya kita semua sangat mencintai institusi Kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi dan itu biasa untuk seluruh institusi," kata Prasetyo kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 17 September 2025.

Ia menjelaskan susunan Komite Reformasi Kepolisian itu juga tengah disusun oleh pemerintah. Prasetyo tidak mengungkap lebih jauh ihwal susunan anggota Komite itu, ia hanya menyebut akan diisi dari pelbagai kalangan.

"Belum, belum ditunjuk ketuanya, baru disusun anggota-anggotanya. Banyak," jelasnya.

Prasetyo mengatakan nantinya tim Komite Reformasi Kepolisian itu juga akan diumumkan ke publik setelah resmi terbentuk. Dia menyebut pengumuman komite akan disampaikan paling lambat pekan ini.

Di sisi lain, Prasetyo menyebut sejumlah tokoh akan diajak bergabung ke dalam komite tersebut. 

"Jadi berkenaan dengan komisi atau komite reformasi kepolisian memang itu bagian dari komitmen pemerintah, komitmen Bapak Presiden yang sekarang sedang berproses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenaan bergabung di komite tersebut," ungkap Hadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 19 September 2025.

Saat ditanya apakah pemerintah turut mengajak eks Menko Polhukam Mahfud MD bergabung ke dalam Komite Reformasi Kepolisian, Prasetyo tak menepis.

Dia menyebut nama Mahfud merupakan salah satu tokoh yang diajak pemerintah masuk ke dalam komite tersebut.

"Termasuk salah satunya," tutur dia.