IBCSD Dorong Percepatan Investasi Iklim untuk Dekarbonisasi Industri
Dekarbonisasi industri di Indonesia ditegaskan memerlukan lebih dari sekadar komitmen. Kesiapan proyek, akses terhadap pembiayaan yang tepat, serta kolaborasi antara pelaku industri dan lembaga keuangan menjadi faktor penting untuk mempercepat implementasi transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam Forum Bisnis Pengembang Proyek dan Lembaga Pembiayaan: Percepatan Investasi Iklim untuk Dekarbonisasi Industri di Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama Sustainable Energy Transition In Indonesia (SETI) pada Kamis (21/5) di Jakarta.
Di tingkat nasional, penguatan transisi energi dan ekosistem perdagangan karbon semakin membuka peluang pembiayaan aksi dekarbonisasi industri. Sementara itu, di tingkat global, dinamika perdagangan internasional, meningkatnya standar ESG, serta kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) semakin menempatkan emisi karbon sebagai faktor strategis dalam daya saing industri, sehingga kesiapan proyek dan akses terhadap pembiayaan menjadi semakin penting bagi dunia usaha.
Indah Budiani, Direktur Eksekutif IBCSD, menekankan pentingnya kesiapan proyek dan akses terhadap pembiayaan yang tepat dalam mempercepat dekarbonisasi. Menurut dia, salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana menjembatani kebutuhan investasi industri dengan skema pendanaan yang sesuai agar lebih banyak proyek dekarbonisasi dapat menjadi bankable dan terealisasi.
"Melalui forum ini, kami ingin membuka ruang dialog antara pengembang proyek dan lembaga pembiayaan, sehingga kesenjangan antara kebutuhan implementasi dan akses pendanaan dapat mulai dipetakan bersama,” ujar Indah Budiani dikutip dari keterangannya, Minggu, 24 Mei 2026.
Forum menghadirkan perspektif dari pemerintah, lembaga teknis, serta pelaku pembiayaan mengenai peluang percepatan investasi iklim untuk sektor industri. Diskusi mencakup topik pendanaan iklim dan mekanisme de-risking untuk proyek industri hijau, strategi promosi investasi hijau dan peluang pendanaan internasional, hingga kesiapan proyek dekarbonisasi industri di Indonesia.
Hery Kuswanto, Kepala Divisi Pengembangan Dana Direktorat Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH Kementerian Keuangan, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola guna mempercepat ekosistem investasi proyek industri hijau.
“Dukungan pendanaan dekarbonisasi sektor industri dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola, termasuk mendukung Kementerian Perindustrian dalam pengembangan mekanisme dan kelembagaan perdagangan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri. Ke depan, skema penjaminan dan instrumen pembiayaan diharapkan dapat membantu proyek-proyek transisi hijau yang masih dipandang kurang bankable agar lebih layak mendapatkan pembiayaan,” sebut Hery.
Sejalan dengan hal tersebut, Krisman Riyadi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Promosi Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, menyoroti pentingnya kesiapan proyek dekarbonisasi agar memiliki daya tarik kuat bagi investor.
“Selain dukungan kebijakan, tantangan ke depan adalah bagaimana proyek-proyek transisi hijau dapat dikembangkan menjadi peluang investasi yang berkelanjutan dan siap ditawarkan (ready to offer). Pemerintah terus gencar mendorong promosi investasi lestari, khususnya pada sektor energi terbarukan dan industri hijau, guna mempercepat pemenuhan kebutuhan investasi dekarbonisasi di Indonesia,” ujar Krisman.
Selain sesi pleno, peserta juga terlibat dalam diskusi yang berfokus pada tiga area utama, yaitu efisiensi energi industri, proyek energi terbarukan, dan ekonomi sirkular/penanganan limbah. Diskusi ini dirancang untuk mengidentifikasi tantangan implementasi, kebutuhan investasi, potensi risiko proyek, hingga peluang skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing proyek.
Sejumlah tantangan utama yang mengemuka dalam diskusi antara lain regulasi yang masih terus diperbaharui, tingginya biaya investasi teknologi, ketentuan sertifikasi dan klaim energi terbarukan yang masih bias, hambatan teknis dalam membangun baseline dan verifikasi data, serta masih kurangnya ekosistem kolaboratif antar regulator, pelaku industri, dan lembaga keuangan.
IBCSD berharap dapat mendorong terbentuknya pemahaman bersama mengenai hambatan utama percepatan investasi dekarbonisasi industri, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih konkret antara sektor industri dan lembaga pembiayaan. Ke depan, hasil diskusi forum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun pipeline investasi dan tindak lanjut yang lebih implementatif guna mempercepat transisi menuju industri rendah karbon di Indonesi
