Pemprov Lampung Percepat Pembangunan Tanggul di Way Kambas untuk Tekan Konflik Gajah

gajah, Pemprov Lampung, gajah liar, Pemprov Lampung Percepat Pembangunan Tanggul di Way Kambas untuk Tekan Konflik Gajah, Percepatan Pembangunan Tanggul di Way Jepara, Usulan Anggaran Rp105 Miliar ke Pemerintah Pusat, Fungsi Tanggul sebagai Infrastruktur Mitigasi, Dorong Kolaborasi untuk Jaga Keamanan Jangka Panjang

Pemerintah Provinsi Lampung mengupayakan percepatan pembangunan tanggul pengaman di kawasan Taman Nasional Way Kambas guna mengurangi konflik antara satwa liar dan masyarakat desa penyangga.

Langkah ini diambil menyusul tingginya intensitas interaksi negatif gajah dengan warga di sekitar kawasan konservasi.

Pembangunan direncanakan sepanjang 11 kilometer dan difokuskan di wilayah dengan frekuensi konflik tertinggi.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi mitigasi konflik manusia dan satwa liar yang terus diintensifkan dalam satu tahun terakhir.

Percepatan Pembangunan Tanggul di Way Jepara

Dilansir dari Antara, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, mengatakan percepatan pembangunan tanggul difokuskan di Kecamatan Way Jepara.

Wilayah ini dinilai sebagai titik dengan kejadian konflik manusia dan gajah paling sering terjadi.

"Pemprov Lampung semakin mengintensifkan upaya penanganan konflik antara manusia dan satwa liar yakni gajah Sumatera di kawasan TNWK. Sebagai langkah strategis dalam satu tahun terakhir, pemerintah merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang 11 kilometer yang akan membentang di Kecamatan Way Jepara, sebagai lokasi dengan frekuensi konflik tertinggi," ujar Yanyan berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Senin (19/1/2026).

Usulan Anggaran Rp105 Miliar ke Pemerintah Pusat

Ia menjelaskan, Gubernur Lampung telah mengambil langkah konkret dengan mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat.

Proposal tersebut diajukan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

"Gubernur Lampung telah mengajukan proposal senilai Rp105 miliar kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air untuk fasilitasi pembangunan tanggul. Dan kita akan terus follow up agar dapat direalisasikan pada tahun ini," katanya.

Fungsi Tanggul sebagai Infrastruktur Mitigasi

Yanyan menyebutkan, tanggul pengaman berfungsi sebagai penghalang fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari zona konservasi.

Langkah ini dinilai penting untuk melindungi populasi gajah sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat desa penyangga.

"Tanggul pengaman tersebut diperlukan dalam upaya membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari kawasan TNWK, serta menurunkan risiko konflik, baik risiko bagi gajah liar maupun risiko bagi masyarakat," ucap dia.

Ia menambahkan, tipologi konflik manusia dengan gajah berbeda-beda di setiap wilayah.

Oleh karena itu, metode mitigasi yang diterapkan harus bersifat adaptif dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan.

Menurutnya, konflik dapat diklasifikasikan mulai dari tipe ringan hingga tipe berat yang berdampak serius.

Kondisi tersebut menuntut penerapan kombinasi solusi yang tepat di setiap kilometer batas kawasan.

“Oleh karena itu ada wilayah yang perlu dibuat tanggul pengaman, ada yang harus dipasang pagar kejut listrik, ada juga wilayah yang hanya perlu dipagar dengan kawat saja,” jelasnya.

Dorong Kolaborasi untuk Jaga Keamanan Jangka Panjang

Dengan terealisasinya pembangunan tanggul sepanjang 11 kilometer, efektivitas patroli petugas diharapkan meningkat dalam menjaga keamanan habitat.

Selain aspek teknis, pembangunan ini juga ditujukan untuk memperkuat kolaborasi antara pengelola kawasan dan masyarakat sekitar.

"Selain aspek teknis, pembangunan ini juga diharapkan dapat membangun kolaborasi yang solid antara pengelola kawasan dan masyarakat sekitar dalam upaya menekan frekuensi konflik," tambahnya.

Pemprov Lampung menegaskan perlunya keseriusan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat tindak lanjut rencana tersebut.

Upaya ini dinilai penting untuk mencegah jatuhnya korban serta menjaga keseimbangan konservasi.

"Mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas, bahkan di semua level pemerintahan, maka semua harus bisa mencari sumber pembiayaan untuk dapat membiayai batas taman nasional untuk jangka panjang, permanen dan mudah-mudahan semuanya bisa mendukung,” ujar dia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang