Ulang Tahun ke-53 PDI-P: dari Orde Baru hingga 2 Kali Pimpin Pemerintahan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merayakan ulang tahun ke-53 pada Sabtu (10/1/2026).
PDI-P tercatat sebagai partai politik yang terbentuk dari hasil fusi pada era Orde Baru dan tetap bertahan hingga kini.
Bahkan, partai tersebut masih memiliki jumlah kursi yang signifikan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Perjalanan panjang tersebut tidak terlepas dari sejarah kelahiran PDI-P yang berakar pada dinamika politik nasional sejak masa Orde Baru serta proses panjang konsolidasi partai di tengah perubahan sistem demokrasi Indonesia.
Sejarah PDI-P
Dilansir dari laman resmi PDI-P Lampung, sejarah PDI-P tidak dapat dilepaskan dari berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI).
Partai tersebut diprakarsai Ir Soekarno pada 4 Juli 1927.
Dalam perkembangannya, PNI bergabung dengan Partai Murba, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik.
Penggabungan sejumlah partai tersebut melahirkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang secara resmi berdiri pada 10 Januari 1973.
Meski begitu, PDI kerap dilanda konflik internal sejak awal pembentukannya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari campur tangan pemerintah pada saat itu.
Di tengah konflik yang mendera, nama Megawati Soekarnoputri mencuat dan mendapat dukungan untuk memimpin PDI.
Namun, pemerintahan Presiden Soeharto melarang pencalonan Megawati dalam Kongres Luar Biasa PDI yang digelar pada 2–6 Desember 1993 di Surabaya, Jawa Timur.
Meski demikian, peserta kongres tetap memberikan dukungan sehingga Megawati ditetapkan sebagai ketua umum PDI periode 1993–1998 secara de facto.
Pengukuhan secara de jure baru dilakukan dalam Musyawarah Nasional PDI pada 22–23 Desember 1993 di Jakarta.
Setelah Megawati menduduki kursi ketua umum, PDI kembali didera konflik internal saat Kongres PDI di Medan pada Juni 1996.
Konflik tersebut berakhir dengan bentrokan antara pendukung Megawati dan aparat keamanan.
Pemerintah kemudian mengesahkan Suryadi sebagai ketua umum PDI pada 15 Juli 1996.
Ketegangan mencapai puncaknya dalam Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli ketika bentrokan terjadi di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Peristiwa ini menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah politik Indonesia menjelang Reformasi.
Transformasi PDI Jadi PDI-P
Pasca-Reformasi 1998, posisi PDI di bawah kepemimpinan Megawati semakin menguat.
Sementara PDI yang dikomandoi oleh Suryadi hanya mampu memperoleh sebelas kursi di DPR.
Pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali, Megawati ditetapkan sebagai ketua umum PDI periode 1998–2003.
Untuk mengikuti Pemilu 1999, Megawati mengubah nama partai menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada 1 Februari 1999.
Nama tersebut dideklarasikan secara resmi pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.
Sejak saat itu, PDI-P berkembang menjadi salah satu kekuatan politik utama nasional dan terus eksis hingga memasuki usia ke-53 pada 2026.
PDI-P masih memiliki peran sentral dalam dinamika demokrasi Indonesia. Partai ini bahkan mampu mendulang suara terbanyak saat Pemilu 2024 dengan perolehan 25.387.279 suara.
Jumlah tersebut mengungguli Golkar di urutan kedua dengan raihan 23.208.654 suara dan Gerindra 20.071.708 suara di posisi ketiga.
Selain itu, sepanjang era Reformasi, PDI-P dua kali mengantarkan petinggi dan kadernya menduduki kursi presiden.
Megawati Soekarnoputri memimpin Indonesia pada periode 2001–2004, disusul Joko Widodo yang menjabat selama dua periode pada 2014–2024.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
