Junta Militer Myanmar Gelar Pemilu Kontroversial di Tengah Bayang-bayang China

 Pemerintahan junta militer menggelar pemilu bertahap dimulai pada 28 Desember 2025 lalu, setelah hampir lima tahun merebut kekuasaan dalam kudeta yang berujung pada perang saudara. Di luar tempat pemungutan suara yang dijaga polisi bersenjata, sebuah video musik ceria yang mengajak warga berpartisipasi dalam pemilu diputar berulang kali. Namun di Yangon, salah satu kota terbesar Myanmar, antusiasme hampir tak terlihat.

Pemungutan suara ini menjadi yang pertama sejak 2020, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir media internasional, termasuk Telegraph, mendapat akses terbatas. Junta militer mempromosikan pemilu tersebut sebagai jalan menuju perdamaian, stabilitas, dan “demokrasi yang tertib” setelah hampir lima tahun perang saudara brutal yang menghancurkan negara bekas koloni Inggris itu.

Namun di lapangan, suasananya jauh dari optimistis. Di Yangon dan Mandalay—dua kota terbesar yang berada di bawah kendali militer—hanya segelintir pemilih terlihat. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pemilu 2020, ketika antrean panjang pemilih mengantarkan kemenangan telak bagi Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil yang digulingkan melalui kudeta.

 "Saya tidak ingin memilih, tetapi saya takut jika tidak memilih. Saya merasa terjebak," kata seorang perempuan berusia 32 tahun yang meminta namanya dirahasiakan.

 "Jika saya memilih, saya merasa seperti mengkhianati keyakinan saya sendiri. Jika saya tidak memilih, saya khawatir nama saya akan dicatat dan saya bisa diinterogasi nanti. Setiap keputusan terasa berbahaya,"

Kudeta militer pada 2021 mengakhiri satu dekade harapan demokrasi dan menjerumuskan Myanmar ke dalam konflik yang menghancurkan ekonomi serta memicu krisis sosial besar-besaran. Pemilu yang digelar dalam tiga fase—dari 28 Desember 2025 hingga 25 Januari 2026—dipandang banyak diplomat dan analis Barat sebagai sandiwara politik, yang dirancang untuk memberi legitimasi semu kepada junta di mata dunia.

Meski demikian, junta tidak berdiri sendiri. Dukungan datang dari sekutu terdekatnya, China.

Myanmar berbatasan sepanjang sekitar 1.300 mil dengan China dan berada dalam "lingkup pengaruh" Beijing, sebagaimana Venezuela berada dalam lingkup pengaruh Amerika Serikat.

Ketidakstabilan yang meningkat di kawasan Mekong mengancam kepentingan ekonomi China, sementara maraknya pelanggaran hukum di wilayah perbatasan Myanmar—yang sebagian dikaitkan dengan junta—semakin berdampak pada warga negara China dan citra pemerintah Beijing.

Beijing berharap pemilu ini dapat menjadi titik balik. Namun, dampak perang selama lima tahun telah mengguncang Myanmar hingga ke akar. Jutaan orang mengungsi, dan bagi mereka yang bertahan, hidup berubah menjadi perjuangan harian untuk bertahan hidup, baik di medan perang maupun di luar konflik.

Sekilas, kehidupan di Yangon dan Mandalay tampak berjalan seperti biasa. Pedagang menjajakan sayuran dan kartu SIM, peziarah memadati pagoda saat senja, musik Natal terdengar di hotel-hotel mewah, dan kedai teh tetap ramai.

Namun di balik itu, tanda-tanda kehancuran ekonomi dan penindasan muncul jelas. Proyek pembangunan terhenti akibat mengeringnya investasi asing, kartu internasional hampir tak bisa digunakan di ATM karena sanksi, dan kaum muda semakin jarang terlihat—banyak yang pergi mencari kerja, bergabung dengan perlawanan bersenjata, atau menghindari wajib militer.

"Yangon tidak seperti dulu lagi, orang-orang sangat terpukul,"  kata seorang sopir taksi. "Semuanya jauh lebih mahal, tetapi gaji telah turun, banyak anak muda yang pergi, dan kejahatan meningkat,"

"Sangat menyedihkan melihat… [10 tahun lalu] kita begitu optimis tentang masa depan kita. Liga Nasional untuk Demokrasi [partai Suu Kyi] berinvestasi dalam hal-hal seperti rumah sakit, sekolah, dan listrik. Itu semua telah hilang. Sekarang kita melihat perkelahian dan korupsi,"

Menurut PBB, sejak konflik dimulai, lebih dari 3,5 juta orang telah mengungsi dan sedikitnya 7.000 warga sipil tewas. Keruntuhan ekonomi mendorong sekitar separuh populasi—sekitar 51 juta jiwa—jatuh ke bawah garis kemiskinan.

"Kemiskinan kembali ke titik seperti satu generasi yang lalu… [dan] sebuah negara yang tampaknya bergabung dengan arus utama Asia Tenggara kini semakin tertinggal," kata Richard Horsey, Analis Politik Myanmar. "Harapan dan ekspektasi akan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh generasi telah hancur,"

Sejak 2020, ekonomi Myanmar menyusut sekitar sembilan persen. Bank Dunia mencatat nilai mata uang kyat anjlok hingga 80 persen terhadap dolar AS, sementara inflasi melonjak ke sekitar 30 persen. Militer dilaporkan mencetak 30 triliun kyat untuk mendanai perang.

Kelas menengah—motor utama perekonomian—menyusut hingga 50 persen sejak kudeta, menurut laporan UNDP 2024. Di Mandalay, keluarga Ko Sein Tun termasuk dalam kelompok “kaum miskin baru”.

"Pertama-tama kami menjual mobil, lalu emas kami, dan kemudian sebagian besar peralatan toko kami hanya untuk bertahan hidup," katanya. "Kami mengecilkan ukuran rumah dan mengeluarkan anak-anak kami dari sekolah swasta… Menabung sudah tidak mungkin lagi. Kami hanya memikirkan bagaimana caranya melewati minggu depan,"

"Yang paling menyakitkan adalah betapa cepatnya kami jatuh," tambahnya. "Keluarga seperti kami dulunya adalah kelas menengah. Sekarang kelas menengah itu telah lenyap,"

Sementara itu, layanan sosial runtuh. Sistem kesehatan berada di ambang kehancuran, dan sekitar tujuh juta anak kehilangan akses pendidikan dasar. Banyak anak terpaksa bekerja, termasuk Tun Tun yang putus sekolah pada usia 12 tahun.

"Aku tidak mengeluh, karena uang ini membantu keluargaku makan… tapi aku khawatir tentang orang tuaku, tentang uang, tentang masa depan. Aku takut aku tidak akan pernah kembali ke sekolah, dan kedai teh ini akan menjadi seluruh hidupku,"

Menjelang pemilu, junta dinilai tidak menunjukkan minat pada reformasi nyata. "[Pemilu ini] adalah yang terbaru dan terburuk dalam serangkaian pemilu curang yang telah berlangsung selama beberapa dekade," kata Profesor Yanghee Lee.

"[Pemilu] ini bukan merupakan pelunakan posisi [mereka], melainkan penguatan pendirian mereka,"

Richard Horsey menambahkan bahwa China telah "mendesak rezim untuk melanjutkan pemilu tanpa penundaan lebih lanjut." Junta mengklaim partisipasi 50 persen dan kemenangan 80 persen kursi oleh partai pro-militer.

Di tengah rasa takut yang meluas, sebagian warga memilih hanya demi bertahan hidup. "Beberapa orang seperti saya akan memilih karena kami lelah dengan rasa takut dan ketidakpastian," kata seorang pria berusia 56 tahun.

Menurut Asosiasi untuk Tahanan Politik, sekitar 22.000 tahanan politik kini mendekam di penjara. Kritik terhadap pemilu dapat berujung hukuman berat, bahkan hukuman mati. Hingga kini, sedikitnya 200 orang telah ditangkap.

"Menurut hukum, orang yang didakwa seperti putra saya seharusnya memiliki hak untuk membela diri. Tetapi pada kenyataannya, mereka tidak diberikan hak itu," kata ibu dari salah satu pemuda yang dipenjara. 

"Sebagai seorang ibu, rasa sakitnya adalah mengetahui bahwa saya tidak dapat melindunginya, dan saya tidak tahu apakah dia akan memiliki masa depan lagi. Dia masih muda, tetapi alih-alih belajar, bekerja, dan membangun kehidupan, dia menghabiskan tahun-tahun terbaiknya di balik jeruji penjara," katanya. 

"Saya hidup setiap hari dengan rasa takut dan sakit, bertanya-tanya siapa yang akan diambil selanjutnya atau siapa yang mungkin tidak akan kembali,"