Tahun 2025 Segera Berakhir, 2 Wamenkeu Periksa Hasil Percepatan Belanja Negara
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengunjungi sejumlah kantor pengelolaan anggaran di beberapa daerah, guna mengecek pengelolaan APBN di akhir tahun 2025 dan memastikan seluruh rencana program dapat dijalankan dengan baik.
Kunjungan kerja yang dilakukan Suahasil pada Senin, 29 Desember 2025 kemarin antara lain yakni ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I, dan KPPN Sumedang yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat.
"Kita memastikan seluruh rencana dalam APBN dapat dijalankan, dan bukan hanya sekadar dijalankan, tetapi juga dengan tata kelola yang baik mulai dari proses administrasi, kontrak, hingga pelaporan," kata Suahasil dalam keterangannya, Selasa, 30 Desember 2025.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara
Dia mengatakan, kunjungannya ini juga untuk memastikan persiapan pelaksanaan APBN tahun 2026. Suahasil berharap, pengelolaan APBN di Jawa Barat bisa tetap fokus pada stabilitas makroekonomi, serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
"Dalam hal ini, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat berperan tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan policy advisor berbasis data yang terintegrasi," ujarnya.
Pada hari yang sama, Wamenkeu Thomas Djiwandono juga melakukan kunjungan kerja ke KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta VII, guna memonitoring langkah-langkah akhir tahun anggaran 2025. Dalam arahannya, Thomas menekankan pentingnya memastikan anggaran 2026 dapat terserap dengan baik.
Thomas Djiwandono Dipanggil Prabowo di Kartanegara
Dia juga mendorong pelaksanaan belanja pemerintah sejak awal tahun, agar penyerapan anggaran berjalan optimal dan tepat waktu. Karenanya, Dia berharap DJPb bisa berperan aktif mendampingi dan membantu satuan kerja, agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan.
"Target pertumbuhan ekonomi ke depan menjadi landasan penting dalam mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8%. Oleh karena itu, percepatan penyaluran anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi DJPb perlu terus diupayakan, sejalan dengan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah," kata Thomas.
Dia juga mendorong adanya identifikasi peluang kolaborasi dalam program prioritas agar pelaksanaan anggaran dapat memberikan dampak yang lebih optimal.
"Kemenkeu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan APBN agar berjalan secara akuntabel, tepat waktu dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujarnya.
