Bantuan yang Diperlukan Buat Dongkrak Penjualan Kendaraan Niaga

Pasar kendaraan niaga memang menghadapi banyak tantangan. Membuat kinerja penjualan tidak maksimal pada 2025.

Oleh sebab itu, sejumlah pabrikan berharap pemerintah mau memberikan bantuan agar bisa kembali bergairah.

“Salah satu kendala di kendaraan komersial kan masalah back-up finance. Sekarang konsumen untuk mendapatkan back-up finance dari leasing itu tidak gampang,” buka Aji Jaya, Sales and Marketing Director KTB di Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Aji, situasi tersebut cukup menyulitkan. Mengingat sepanjang 2025 sejumlah sektor usaha mengalami penurunan.

Imbasnya langsung terasa kepada para produsen kendaraan niaga. Penjualan mereka menjadi tidak maksimal.

“Di awal tahun beberapa sektor bisnis yang tidak bagus banyak yang macet. Dari batu bara dan akhirnya performa mereka tidak bagus,” lanjut Aji.

Oleh sebab itu, dia berharap pemerintah dapat mendorong perusahaan pembiayaan lebih agresif dalam memberikan kredit kepada para konsumen.

Dengan begitu, para konsumen mau berbelanja produk-produk Mitsubishi Fuso serta merek lain untuk kebutuhan usaha mereka.

Selain itu, Mitsubishi Fuso juga meminta pemerintah untuk berbelanja. Bisa dengan menjalankan beberapa proyek strategis di 2026.

Sehingga kebutuhan akan kendaraan niaga bisa kembali berjalan. Otomatis penjualan para produsen dapat bergairah lagi.

“Beberapa sektor industri yang selama ini tidak berkontribusi, (seperti) infrastruktur, hampir berhenti karena dananya memang tidak ada untuk dibelanjakan,” tegas Aji.

Ia pun berharap situasi bisa segera pulih. Terutama pada 2026 agar mereka dapat kembali meniagakan banyak produk.

Minta Diberi Insentif

Sebagai informasi, Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) selaku produsen Mitsubishi Fuso di Indonesia sempat meminta pemerintah mengucurkan insentif.

“Ya benar, positif (usulan insentif). Memang harus ada langkah-langkah strategis pemerintah bagaimana industri otomotif, khususnya komersial, ini bisa recover,” kata Aji.

Menurut Aji, segmen kendaraan niaga perlu stimulus dari pemerintah. Mengingat penurunan penjualan tidak hanya terlihat di tahun ini saja.

Kondisi serupa bahkan sudah berlangsung sejak 2022. Kemudian berlanjut pada 2023, 2024, sampai ke 2025.

Usulan serupa turut diberikan oleh Kalista. Akan tetapi mereka meminta stimulus buat kendaraan listrik niaga.

“Mungkin perlu ada insentif seperti di kendaraan penumpang yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya 10 persen atau motor (insentif) Rp 7 juta,” ucap Albert Aulia Ilyas, Direktur Utama Kalista, dalam kesempatan berbeda.

Penggunaan kendaraan listrik untuk keperluan niaga disebut mampu membantu menekan emisi. Mengingat rute operasional di segmen tersebut cukup tinggi.