KPK Temukan 3 Kebocoran Dana Otsus Papua, Apa Saja?
Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menemukan kebocoran dana otonomi khusus (otsus) di Papua.
Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria meminta perbaikan sesegera mungkin untuk mencegah korupsi yang bisa merugikan masyarakat Papua.
"Pencegahan korupsi dana otsus harus dimulai dari hulu dengan memastikan perencanaan tidak bisa dinegosiasikan, dan anggaran tidak mudah berubah di tengah jalan," ujar Dian dikutip dari Antara, Jumat (19/12/2025).
3 Kebocoran Dana Otsus Papua
Dian menjelaskan, kebocoran dana otsus Papua terjadi melalui penyalahgunaan tujuan anggaran, pemanfaatan untuk dana pemekaran wilayah, serta manipulasi data penerima yang seharusnya orang asli Papua (OAP).
Ia menambahkan, pengawasan ketat sejak awal mutlak diperlukan agar anggaran tetap sesuai rencana, tidak berubah-ubah, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pencegahan korupsi dana otsus bisa dimulai dari hulu dengan memastikan perencanaan yang tidak bisa dinegosiasikan dan anggaran tidak mudah berubah di tengah jalan.
“Otsus lahir bukan untuk memperkaya birokrasi, melainkan menghasilkan OAP hidup bermartabat di tanahnya sendiri dan memastikan pembangunan bisa berkelanjutan,” tegasnya.
Dian mengingatkan, pencegahan korupsi sangat penting karena dana otsus strategis untuk layanan dasar, kesejahteraan, dan pembangunan yang berkeadilan di Papua.
Ia menegaskan bahwa total kucuran dana otsus Papua mencapai Rp200 triliun sejak 2022.
Selain itu, pengelolaan dana otsus memerlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat pengawasan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Persoalan dana otsus tidak hanya teknis administrasi, tapi juga dipengaruhi faktor nonteknis, termasuk intervensi kepentingan di luar dokumen perencanaan resmi.
Hal ini dinilai mirip dengan temuan KPK sebelumnya terkait pokok-pokok pikiran anggota legislatif, yang memerlukan perhatian khusus untuk menghindari penyimpangan anggaran.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
