Bahlil Pastikan Tak Impor LNG Tahun 2025, Ini Sebabnya
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan, pemerintah tak akan impor Liquefied Natural Gas (LNG) di tahun 2025 ini, karena telah berhasil mengatur stok LNG di dalam negeri.
"Awalnya defisitnya itu 50 kargo. Tapi kita atur bagaimana pun caranya, sampai alhamdulillah tidak melakukan impor," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 24 November 2025.
Bahlil menjelaskan, defisit LNG itu diakibatkan oleh eskalasi permintaan domestik, yang melebihi perencanaan pemerintah. Padahal, pengelola wilayah kerja (WK) gas bumi yang menghasilkan LNG terlanjur menjalin kontrak ekspor.
Pemanfaatan CNG dan LNG di Bali.
Kontrak ekspor LNG telanjur dijalin, karena pada masa perencanaan pengembangan atau plan of development (POD) WK, pengelola WK harus memastikan kejelasan pasar untuk LNG. Sehingga ketika WK berada dalam fase POD, pasar dalam negeri belum bisa menyerap LNG yang dihasilkan.
“Ini kita tidak bisa mundur (dari kontrak ekspor), kita harus menghadapinya, karena kalau tidak, kita bisa di-blacklist global,” ujar Bahlil.
Sementara, Presiden Prabowo Subianto terus mendorong kedaulatan energi, dimana salah satunya dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap impor. Sebagai titik tengahnya, pemerintah pun memutuskan untuk menunda sejumlah kargo ekspor ke 2026 untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Sebelumnya, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto menyampaikan, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengalihkan ekspor gas dari Sumatera untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 April 2025
“Nanti yang Natuna kami maksimalkan (ekspor) ke Singapura. Kemudian, ada yang kami ambil kargo dari ekspor untuk ke dalam negeri. Itu kami divert (alihkan) untuk (ekspor) ke tahun berikutnya),” kata Djoko.
Sementara untuk kebutuhan LNG pada 2026, Djoko menyampaikan masih di tahap diskusi.
"(Untuk tahun) 2026 lagi dibahas. Insya Allah kami atur dengan cara yang sama,” ujarnya.
