Dongkrak Produksi, Agus Gumiwang Dorong IKM Manfaatkan Kredit Industri Padat Karya

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini, para pengusaha Industri Kecil Menengah (IKM) bakal mampu mendongkrak kapasitas produksinya, apabila mereka mau memanfaatkan program Kredit Industri Padat Karya (KIPK).

?"Ini merupakan peluang besar bagi pelaku IKM untuk meningkatkan kapasitas produksinya melalui skema pembiayaan yang mudah dan terjangkau," kata Agus dalam keterangannya, Senin, 10 November 2025.

Agus menjelaskan, sejumlah sektor yang bisa menerima KIPK misalnya seperti industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit dan barang kulit, alas kaki, furnitur, dan mainan anak.

KIPK ini ditawarkan dengan tujuan untuk mendukung revitalisasi mesin, peningkatan produktivitas, serta memperkuat daya saing industri nasional di pasar global.

?"Sektor-sektor ini memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi daerah," ujar Agus.

Dia menilai, program KIPK juga mendukung pencapaian misi Astacita Pemerintahan Prabowo-Gibran, melalui penguatan daya saing industri nasional, menciptakan lapangan kerja baru, memperluas basis ekspor, dan mempercepat transformasi menuju industri modern yang berkeadilan.?

Namun, Agus mengakui bahwa tingkat pemanfaatan KIPK masih tergolong rendah, karena belum banyak pelaku industri yang mengetahui dan mengakses fasilitas tersebut.

Senada, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, menegaskan pentingnya percepatan implementasi program KIPK agar dampaknya segera dirasakan pelaku industri.

Antrean pengunjung di area penjualan makanan khas jepang di mal kawasan Tangerang.

Oleh karena itu, pihaknya terus menyosialisasikan program ini kepada pada pengusaha IKM sektor penerima agar segera memanfaatkan KIPK.

Menurut Dirjen IKMA, perusahaan yang dapat mengajukan KIPK harus memiliki minimal 50 tenaga kerja dan memenuhi persyaratan administratif serta teknis sesuai ketentuan.

Reni juga mengajak pemerintah daerah untuk aktif mendata pelaku industri potensial di wilayahnya, serta memfasilitasi pendampingan teknis agar akses terhadap pembiayaan lebih inklusif.

?Selain itu, lembaga perbankan dan keuangan diharapkan dapat mempercepat proses penilaian kelayakan dan memperluas jaringan layanan ke sentra-sentra industri padat karya di daerah.

?"Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada regulasi dan skema pembiayaan, tetapi juga pada sinergi antarinstansi dan kecepatan pelaksanaannya di lapangan," ujarnya.