Menkeu: Tidak Ada Ruang untuk Ego di Proyek Raksasa
Menteri Keuangan (Menkeu) Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan mengaku tetap berkomitmen untuk mengkalibrasi ulang prioritas ekonominya di bawah Visi 2030, di mana menekankan bahwa proyek dan investasi skala besar (giga) akan inilai ulang untuk memastikan nilai jangka panjang, produktivitas, dan keberlanjutan.
Menkeu juga mengatakan bahwa kepemimpinan Kerajaan Arab Saudi telah menegaskan bahwa proyek-proyek raksasa tidak akan dilanjutkan karena ego masing-masing kementerian/lembaga.
"Kita harus sepenuhnya melepaskan program-program raksasa ini dari ego bahwa kita telah memulai implementasi, mempromosikannya. Itu harus dipegang teguh," kata dia, seperti dikutip VIVA dari situs Saudi Gazette, Senin, 20 Oktober 2025.
Menurutnya, jika ada strategi atau proyek raksasa yang tidak masuk akal untuk dilanjutkan, maka dirinya tidak akan ragu untuk mengubah atau menghentikannya.
Ia mengatakan bahwa Dana Investasi Publik dan pemerintah telah melakukan tinjauan mendalam terhadap portofolio mereka untuk menyelaraskan pengeluaran dengan prioritas nasional yang terus berkembang.
"Dewan Dana Investasi Publik telah melakukan tinjauan yang luar biasa terhadap portofolio mereka dan telah menyesuaikan banyak hal. Kami menghabiskan hampir dua tahun untuk melakukan kalibrasi ulang. Kami mempercepat bidang-bidang seperti logistik karena hal ini mendukung sektor pariwisata, industri, dan manufaktur," tegasnya.
Menteri Keuangan Al-Jadaan menekankan bahwa Arab Saudi sedang menggandakan basis industri, pariwisata, dan teknologi.
"Jika Anda melihat angka pariwisata. Kami akan melampaui target 100 juta wisatawan pada tahun 2030," tutur dia.
Terkait teknologi, menkeu mengatakan pemerintah akan fokus pada bidang-bidang spesifik dimana mereka memiliki keunggulan kompetitif alih-alih 'menumpang pada sensasi' kecerdasan buatan (AI).
"Beberapa negara mencoba melakukan segalanya dengan AI. Itu sangat berisiko. Kita perlu selektif tentang bagian mana dari rantai nilai AI yang kita kuasai dan memaksimalkannya. Itulah yang sedang kita lakukan," tegas menkeu.
Mengenai kebijakan fiskal, Al-Jadaan mengatakan strategi utang Arab Saudi masih konservatif. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) termasuk yang terendah di antara negara-negara G20.
"Jika kami memilih surplus anggaran, kami bisa melakukannya. Defisit terjadi karena pilihan kebijakan, yaitu meminjam untuk dibelanjakan pada strategi dan program yang menciptakan produktivitas, lapangan kerja, dan peluang bisnis," paparnya.
Ia menekankan bahwa kunci pinjaman berkelanjutan terletak pada produktivitas. "Saat Anda meminjam, pastikan pinjaman tersebut diarahkan ke aset produktif yang memberikan imbal hasil tidak hanya saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang," ungkap menkeu.
Al-Jadaan juga menanggapi pertanyaan tentang ambang batas utang di masa mendatang, dengan mengatakan bahwa Arab Saudi kemungkinan besar tidak akan mencapai rasio utang terhadap PDB sebesar 50 persen.
"Andai kata kita mencapai 50 persen pun, yang kemungkinannya kecil, letak masalahnya bukan pada angka melainkan ke mana uang itu pergi. Jika dibelanjakan untuk infrastruktur utama dan sumber daya manusia (SDM), itu investasi. Pengeluaran untuk SDM saja menghasilkan sembilan kali lipat investasi dalam satu generasi," tegasnya.
Menkeu menambahkan jika populasi muda dan melek teknologi di Arab Saudi — dengan 70 persen berusia di bawah 35 tahun — merupakan aset strategis lainnya.
"Anda akan dapat memastikan bahwa para pemuda dan talenta ini terhubung untuk beradaptasi dengan AI dan tersedia bagi investor," ujar dia.
Mengenai sumber daya manusia (SDM), Al-Jadaan mengatakan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi adalah keterampilan kunci bagi generasi mendatang.
"Tidak perlu khawatir jurusan apa yang diambil saat kuliah karena, yang terpenting adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Jadi tidak harus berpendidikan AI untuk menggunakannya sebagai alat," tegas Menteri Keuangan Al-Jadaan.
