Jejak Tim Mawar, dari Bayang Gelap 1998 ke Lingkar Kekuasaan

— Dua puluh tujuh tahun lalu, nama Tim Mawar identik dengan misteri dan ketakutan.

Tim kecil bentukan Kopassus Grup IV TNI AD itu menjadi simbol operasi senyap yang menculik para aktivis pro-demokrasi pada 1998, sebuah bab kelam menjelang tumbangnya rezim Orde Baru.

Kini, nama itu kembali menggema, bukan di ruang gelap operasi militer, melainkan di ruang-ruang kekuasaan negara.

Sejumlah mantan anggota Tim Mawar kini duduk di posisi strategis, bahkan menyandang pangkat kehormatan tinggi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo sendiri adalah sosok yang dulu memimpin struktur Kopassus tempat tim ini bernaung.

Dari Ruang Interogasi ke Kursi Pemerintahan

sosok yang dahulu pernah disebut dalam kasus penculikan aktivis kini berada di jantung birokrasi negara.

Sebut saja Djaka Budi Utama, kini menjabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ada pula Nugroho Sulistyo Budi, mantan perwira Kopassus yang kini memimpin Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sementara itu, Chairawan Kadarsyah Kadirussalam Nusyirwan dan Untung Budiharto menerima pangkat jenderal kehormatan bintang tiga langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Namun, kenyataan ini bukan hal baru. Bahkan di era Presiden Joko Widodo, langkah serupa sudah dilakukan.

Melalui Keppres Nomor 166/TPA Tahun 2020, dua eks anggota Tim Mawar, Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, dilantik sebagai pejabat di Kementerian Pertahanan, saat Prabowo menjabat Menhan.

Dadang dipercaya menjadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, sedangkan Yulius menempati jabatan Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan.

Asal-Usul Tim Mawar: Dari Perintah Rahasia ke Tragedi Nasional

Tim Mawar dibentuk pada 1997 di bawah komando Mayor Bambang Kristiono, atas penugasan langsung Danjen Kopassus saat itu, Mayjen Prabowo Subianto.

Tugas awalnya sederhana, yakni mengumpulkan informasi soal kelompok radikal pasca kerusuhan politik 27 Juli 1996.

Namun, perintah itu menjelma menjadi operasi gelap yang berujung pada penculikan sedikitnya 14 aktivis prodemokrasi, sembilan di antaranya sempat dipulangkan, sedangkan lima lainnya, termasuk Wiji Thukul, hilang tanpa jejak hingga kini.

Mereka yang pernah ditahan di markas Kopassus, seperti Desmond J Mahesa, Nezar Patria, dan Andi Arief, mengaku mengalami penyiksaan.

Ironisnya, sebagian dari mereka kini justru menjalin hubungan baik dengan Prabowo.

Saat kampanye Pilpres 2024, Prabowo bahkan sempat bercanda di depan para aktivis 98.

“Hadir juga Agus Jabo Ketua Prima, maaf dulu saya kejar-kejar Anda. Dulu. Atas perintah. Bandel sih dulu,” ujar Prabowo, disambut tawa hadirin.

“Kemudian saudara Budiman Sudjatmiko. Ini juga sorry, Man, dulu kejar-kejar elu juga. Tapi, gue udah minta maaf sama lo ya,” tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Hal ini dikatakannya usai pulang dari Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (14/10/2025).

“Too Much”: Kritik atas Bagi-bagi Jabatan

Pengamat militer dari Universitas Padjajaran, Prof Muradi, menilai langkah Prabowo menempatkan eks Tim Mawar di posisi strategis terkesan berlebihan.

“Prabowo too much, berlebihan, terlalu jauh akhirnya,” kata Muradi kepada Kompas.com, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, pembagian jabatan secara terbuka ini membuat publik melihat praktik kekuasaan yang vulgar.

“Dulu zaman Pak Jokowi kan diam-diam, malu-malu gitu. Pelan, masuk. Sekarang secara vulgar dipraktikkan oleh Pak Prabowo hari ini,” ujarnya.

Muradi menilai, meskipun para mantan anggota Tim Mawar telah mendapatkan pemulihan nama baik, penempatan mereka di posisi strategis tetap tidak etis.

“Kenapa tidak etis? Karena ya dia pernah melakukan kejahatan di masa lalu. Kejahatan yang sifat kemanusiaan. Tapi kalaupun Pak Prabowo mau menempatkan mereka, tidak di depan,” tegas Muradi.

Ia menduga langkah ini merupakan bentuk pelunasan utang budi politik.

“Mungkin karena beliau merasa masa kekuasaannya pendek, jadi buru-buru menyelesaikan semua urusan loyalitas dan penghargaan,” ujarnya.

Istana dan Alasan Formal

Pihak Istana sempat memberikan klarifikasi terkait pengangkatan Letjen (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai.

Menurut Kepala PCO Hasan Nasbi, status Djaka kini sudah resmi sebagai sipil.

“Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri tanggal 2 Mei. Dan tanggal 6 Mei sudah keluar pemberhentian dari Presiden,” kata Hasan di Jakarta, Senin (26/5/2025).

“Jadi sekarang Dirjen Bea Cukai yang baru saja dilantik itu statusnya adalah purnawirawan, sama, sipil. Dan status kepegawaian di Kemenkeu berarti P3K,” tambahnya.

Dari Cijantung ke Istana: Ironi dan Ingatan Kolektif

Jejak Tim Mawar seolah tak pernah benar-benar hilang.

Dari ruang interogasi di Cijantung hingga ke gedung pemerintahan, mereka kini menjadi bagian dari sistem yang dulu mereka hadapi dengan senjata.

Sebagian publik melihatnya sebagai upaya rehabilitasi dan pengakuan politik, sementara sebagian lain menilai ini sebagai ironi sejarah yang belum selesai.

Bagi banyak korban dan keluarga aktivis yang masih hilang, keadilan mungkin belum datang. Namun bagi para mantan anggota Tim Mawar, waktu tampaknya memberi ruang baru, bukan di ruang bawah tanah, melainkan di kursi kekuasaan republik.

Sebagian artikel ini telah tayang di KOMPAS.com dengan judul .

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.