Kelangkaan BBM Swasta: Ada Pemaksaan Terselubung
Kelangkaan BBM swasta masih terus terjadi di sejumlah wilayah.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan soal keadilan bisnis sekaligus kekhawatiran terhadap iklim investasi asing di Indonesia.
Ki Darmaningtyas, pengamat transportasi sekaligus Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), menilai persoalan ini sejatinya bukan hal baru.
SPBU BP di Gading Serpong, Tangerang
Menurutnya, situasi ini hanyalah bentuk persaingan dagang biasa.
"Sejak Pertamina terjegal kasus oplosan itu, masyarakat cenderung membeli BBM di SPBU seperti Shell, Vivo, dan sebagainya. Sehingga, pemasaran atau penjualan dari Pertamina kan turun," ujar Darma saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.
Ia mengatakan, langkah pembatasan impor BBM untuk swasta berpotensi menjadi bentuk pemaksaan terselubung.
Ilustrasi SPBU Vivo. Harga BBM Vivo per 1 Desember 2024
"Karena itu, supaya masyarakat itu kembali ke Pertamina, ya ada semacam paksaan seperti sekarang ini. Tetapi, ini kan sebetulnya bisnis yang tidak fair," kata Darma.
Menurut Darma, seharusnya Pertamina tidak perlu khawatir dengan kehadiran SPBU asing.
SPBU Shell di Jalan Raya Parung, Kota Depok sepi lantaran tidak tersedianya BBM jenis Super dan V-Power.
Kuncinya ada pada layanan dan kualitas produk yang diberikan kepada konsumen.
"Kalau mereka percaya pada Pertamina, kualitas BBM Pertamina, maka tidak perlu takut bahwa konsumen akan hijrah ke SPBU swasta asing. Sehingga, menurut saya, pemerintah mestinya tetap membuka keran impor bagi SPBU swasta asing ini," ujar Darma.
Kondisi SPBU BP di Jalan Margonda Depok hanya menjual Diesel
Ia menegaskan, masyarakat berhak menentukan pilihan sesuai kebutuhan mereka.
Dalam hal ini, biarlah mekanisme pasar yang bekerja.
"Biarkan pasar yang menilai, konsumen itu punya hak untuk menentukan dan untuk memilih yang terbaik," kata Darma.
Lebih jauh, Darma menilai kebijakan tidak memperpanjang izin impor justru kontraproduktif terhadap iklim investasi.
Hal ini dapat membuat investor asing merasa tidak nyaman.
"Jadi, saya kira pemerintah enggak konsisten sikapnya, terutama dalam menghadapi swasta ini. Ketika mereka belum masuk ke Indonesia, ditarik untuk masuk. Tetapi, ketika masuk dan berkembang, kemudian dihambat. Saya kira dari aspek bisnis ini kurang bagus," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan yang berubah-ubah bisa menimbulkan citra negatif bagi Indonesia.
Jika dibiarkan, hal ini bisa mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor energi maupun sektor lain.
Kata Bahlil
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal pemerintah tak akan membuka tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi untuk SPBU swasta.
Bahlik menjelaskan, pemerintah telah memberikan kuota impor untuk 2025 yang sudah dinaikkan hingga mencapai 110 persen dibandingkan tahun lalu.
“Saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen,” ujar Bahlil dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/9/2025).
Sebagai contoh Balih menjelaskan, pada 2024 sebuah perusahaan telah mendapat jatah 1 juta kiloliter, maka pada tahun ini naik menaik 1,1 juta kiloliter.
Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2025).
Dengan demikan, Bahlil menegaskan sangat tidak tepat bila ada anggapan kuota impornya tidak diberikan.
"Contoh, 2024 si perusahaan A dapat 1 juta kiloliter. Berarti di 2025, kita memberikan kuota impor 1 juta 100 kiloliter. Nah, kalau masih ada yang kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak,” lanjut Bahlil.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
